UPdates - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
You may also like : 
Banyak Laporan, Kemendagri Setop Penyaluran Bansos APBD Jelang Pilkada 2024
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyampaikan, Pemprov melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah sesuai arahan Inpres tersebut. Kebijakan ini dibahas dalam rapat penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah yang digelar pada Senin, 28 April 2025.
You might be interested : 
THE K-FACTS EPS 07: Efisiensi Anggaran, Ingin Hemat Malah Gaduh
“Pemprov Sulsel melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Jufri dikutip Keidenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Selasa, 29 April 2025.
Salah satu langkah konkret efisiensi adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas yang mencapai lebih dari 50 persen. Kebijakan ini bertujuan meminimalkan belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Dana yang dihemat dari efisiensi ini akan dialokasikan untuk sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi. Selain itu, anggaran juga difokuskan untuk pengendalian inflasi, stabilisasi harga pangan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Hasil efisiensi belanja ini kami alihkan untuk membiayai bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi. Termasuk juga optimalisasi pengendalian inflasi, stabilisasi harga makanan dan minuman, serta penyediaan pangan dan prioritas lainnya,” jelas Jufri.
Rapat ini turut dihadiri pejabat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri secara virtual. Dalam kesempatan itu, Jufri menegaskan bahwa Pemprov Sulsel juga membatasi belanja kegiatan seremonial dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi.
