Industri Menjerit Dicekik Pajak, Novita Hardini: Cari Duit Katanya Susah Sekali

UPdates—Makin beratnya beban operasional yang harus ditanggung para pelaku industri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi sorotan Komisi VII DPR RI.

You may also like : Jangan hanya Natal dan Tahun Baru, DPR Minta Diskon Tiket Pesawat Berlaku Sepanjang Tahun

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri dan dunia usaha di Sulsel, Jumat kemarin, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritisi situasi yang kian menekan dunia usaha.

You might be interested : Soal Zakat Jadi Pengganti Pajak, Ini 2 Pertanyaan Ketua Baznas ke Pemerintah dan Umat

Pada pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulsesl dan jajaran kementerian mitra, Politikus PDIP itu mengatakan, para pelaku industri saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit akibat kombinasi kewajiban pajak yang tinggi, penurunan pendapatan, serta gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” ujar Novita saat melakukan pendalaman dengan mitra sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan pasokan dan tingginya harga BBM solar di lapangan kini menjadi masalah krusial bagi keberlangsungan dunia usaha di Sulawesi Selatan. Hambatan ini dirasakan langsung oleh sektor jasa logistik hingga pabrik-pabrik dalam rantai pasok manufaktur.

“Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik, tidak hanya pelaku industri yang melakukan jasa logistik saja tapi juga mereka yang berkaitan dengan pabrik pasok,” ujarnya.

Kondisi tersebut kian memprihatinkan karena lonjakan biaya operasional tidak dapat diimbangi dengan menaikkan harga produk di tingkat konsumen.

Menurut Novita, para pengusaha tidak memiliki ruang untuk menggeser beban biaya produksi tersebut akibat terbatasnya daya beli masyarakat saat ini.

“(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” ungkap Novita.

Menanggapi berbagai hambatan operasional dan regulasi yang dihadapi dunia usaha serta UMKM daerah, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya penetapan aturan tertulis dan platform kebijakan yang tegas dari pemerintah pusat ketimbang sekadar pertemuan formal.

“Kami mohon semuanya ada penguatan. Sudah banyak rapat koordinasi yang kita lakukan, kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak mendapat platform standar yang baik,” pungkas Andi.

Melalui kunjungan reses ini, Komisi VII DPR RI berkomitmen membawa aspirasi dan temuan lapangan ke dalam agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN demi menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berdaya saing di wilayah Indonesia Timur.