3 Peserta SPPI Calon Pengelola Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR Dorong Evaluasi Latsar Kemiliteran

UPdates—Tiga anggota program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) bagi calon pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil)

You may also like : Parah! Anggota DPR Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, Warga yang Dicoret Rugi Besar

Tiga peserta yang meninggal dunia yakni Anisa Muyassaroh asal Balikpapan, Yonanda Muhammad Taufiq asal Baturaja, dan Novia Rahmadhani Sihotang dari Jakarta.

You might be interested : DPR Tolak Pangkalan Militer Rusia di Papua, Bisa Picu Ketegangan Kawasan

Anisa dilaporkan meninggal setelah mengalami heat stroke dan henti jantung.

Kemudian, Yonanda meninggal lantaran cardiac arrest (henti jantung).

Sementara Novia Rahmadhani Sihotang disebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan tuberkulosis (TBC).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendorong ada evaluasi serius terkait hal ini.

Menurut TB Hasanuddin, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan yang diberikan kepada calon pengelola koperasi.

“Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Juni 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.

“Pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja,” sambung Mayjen TNI Purnawirawan itu.

Politikus PDIP itu menjelaskan, pelatihan dasar tersebut dapat diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan, seperti antara lain, baris-berbaris demi kerapian, santiaji, apel untuk belajar menghormati waktu, dan senam pagi untuk menjaga kebugaran.

“Itu pun sebelumnya harus lolos tes kesehatan sebelum mengikuti aktivitas fisik. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara benar dan ketat oleh tim dokter. Jika proses skrining kesehatan tidak akurat, maka ketika peserta mengikuti latihan dengan beban fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang fatal,” ujarnya.

Ia menilai, kasus ini perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi kesehatan, tingkat intensitas latihan, pengawasan medis selama kegiatan, serta kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan tugas peserta.

“Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Program yang bertujuan membangun kapasitas SDM tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan dan keamanan peserta,” tegas TB Hasanuddin.