UPdates—Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Penembakan itu terjadi di Selangor, Jumat, 24 Januari 2025 lalu. Dalam insiden itu, satu orang WNI meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka.
"Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata Oleh Soleh dalam keterangan tertulis di Jakarta sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Rabu, 29 Januari 2025.
Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat XI itu mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI kata dia harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut.
Ia juga meminta pemerintah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.
Oleh Soleh menegaskan, pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut. Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.
"Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.
Tokoh kelahiran Tasikmalaya itu mengatakan, jika aparat Malaysia bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.
"Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia," paparnya.
Pemerintah tegas dia juga harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke Tanah Air.
"Kami juga meminta masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk menempuh jalur resmi, sehingga tidak menimbulkan masalah," tandasnya.
