UPdates—Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam melontarkan kritik pedas pada direksi BUMN.
You may also like : 
Danantara Kelola Aset Rp14.715 Triliun, Jokowi Diajak Jadi Penasihat
Untuk maskapai penerbangan pelat merah, ia menyinggung gaya hidup para direksi yang menurutnya kerap memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan.
You might be interested : 
Menteri BUMN Erick Thohir Didesak Mundur
Makanya, ia memuji langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya sudah menegur jajaran direksi.
“Kami sangat mengapresiasi yang disampaikan Pak Doni waktu itu untuk menegur bagaimana direksi ini tidak ugal-ugalan dalam memakai fasilitas negara. Karena jujur itu yang terjadi loh Pak, direksi ini lebih banyak berkantor di lapangan golf daripada di kantor BUMN, di kantor mereka,” tegas Mufti dalam agenda Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Erick Thohir sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Rabu, 9 Juli 2025.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu lantas mempertanyakan kejelasan peta jalan atau peta jalan industri penerbangan nasional ke depan.
“Maka harapan kami Pak, kami ingin tanya sebenarnya road map dari industri penerbangan kita ini seperti apa? Karena rakyat kita ini berharap banget agar bagaimana kita bisa menjadi pemain utama dalam industri penerbangan agar rakyat tidak dirugikan Pak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang membelit PT PLN (Persero). Ia mempertanaykan soal gangguan sistem token listrik, dugaan kenaikan tarif yang memberatkan masyarakat, hingga program listrik desa yang terus menelan anggaran besar namun tak kunjung tuntas.
“Dalam minggu ini juga banyak sekali rakyat kami yang merasakan ketika mereka mengisi token tiba-tiba gagal, tapi pulsanya ketika dimasukkan tidak nyangkut. Kami ingin diaudit juga soal itu Pak, kenapa ini bisa terjadi,” ujar Mufti.
Tak hanya itu, dirinya mempertanyakan dugaan kenaikan tarif listrik yang kini banyak dikeluhkan masyarakat. “Saat itu kami tanya di rapat PLN di tempat ini, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan soal betul tidak PLN itu tarifnya naik 30-50 persen, sampai hari ini rakyat kami masih merasakan bahwa tarif mereka naik 30-50 persen,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ia kembali mengingatkan masalah lama terkait program listrik desa yang dikerjakan PLN yang tidak kunjung beres. Ia menuturkan, pada tahun 2020 lalu, PLN pernah meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun untuk menuntaskan program listrik desa.
Tahun 2023, PLN kembali meminta anggaran dengan jumlah lebih besar, yakni Rp10 triliun, untuk alasan serupa. Bahkan, pada tahun 2024, PLN memperoleh tambahan PMN sekitar Rp5,86 triliun untuk menyalurkan listrik ke lebih dari 2000 desa.
“Kami dari 2020 yang lalu di tempat ini PLN minta PMN 5 triliun katanya untuk listrik desa. Setelah itu katanya tuntas listrik desa. Tapi kemudian jenengan tahu, tahun 2023 PLN juga minta lagi di tempat ini untuk penuntasan listrik desa yang katanya hanya tinggal 5 ribu. Dan kemudian sampai hari ini tahun 2024 akhirnya minta 10 triliun, dikasih juga, dan katanya seluruhnya untuk program listrik desa,” beber Mufti.
Namun, laporan yang ia terima berkata lain. Berdasarkan data terbaru PLN, rasio desa berlistrik telah mencapai 99,92 persen atau sekitar 83.693 desa di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 77.942 desa dilayani langsung oleh jaringan PLN, sementara sisanya masih mengandalkan sumber non-PLN atau lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) yang disuplai melalui program Kementerian ESDM.
Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi rumah tangga nasional baru mencapai sekitar 99,63 persen, dengan target baru tuntas pada angka 99,7 persen pada 2025. Perbedaan pendekatan penghitungan antara PLN yang menggunakan indikator desa berlistrik dan ESDM yang menekankan rumah tangga berlistrik inilah yang kerap memicu kebingungan.
Mufti menilai perbedaan data antara PLN dengan Kementerian ESDM mengindikasikan lemahnya koordinasi dan pengawasan program. Hal itu, menurutnya, makin terang ketika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam rapat beberapa waktu lalu ikut mempertanyakan data yang berbeda-beda soal desa berlistrik.
“Jadi, kami ingin tanya kepada Pak Menteri sebenarnya listrik desa ini, desa yang belum teraliri listrik sekarang berapa sih datanya? Kok datanya tidak pernah sama begitu? Tahun 2023 saya sudah tegaskan di tempat ini kepada Pak Menteri, kepada Pak Dirut PLN, bahwa beliau berjanji itu adalah tahun terakhir program listrik desa, tapi nyatanya di tahun 2024 masih minta anggaran yang sama, bahkan jauh lebih besar dan ternyata tidak tuntas juga,” ucapnya.
Makanya, Mufti mendesak Kementerian BUMN untuk segera melakukan audit investigatif. Baginya, upaya ini penting demi memastikan setiap rupiah dari uang negara melalui PMN benar-benar terserap dengan efektif, sehingga rakyat di desa dapat merasakan langsung manfaat listrik, bukan han ya berhenti pada laporan serapan anggaran.
“Kami minta Bapak untuk dalami soal hal ini, agar ke depan saat kami rapat bersama Dirut PLN lagi, persoalan listrik desa ini sudah tuntas atau setidaknya datanya sudah clear. Supaya berikutnya ketika minta anggaran bisa lebih jelas dan terang-benderang,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Mufti juga menyinggung persoalan distribusi dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang kembali memicu sorotan publik. Ia mendesak pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah, sekaligus menyelidiki dugaan BBM oplosan yang belakangan ramai di masyarakat.
Dirinya mengungkapkan adanya laporan publik soal sulitnya memperoleh BBM dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa daerah yang mengalami isu di antaranya Bali, Pasuruan, dan Probolinggo, yang mana mengalami antrean panjang bahkan kehabisan stok BBM di SPBU.
“Dalam minggu ini, rakyat kami di beberapa daerah kesulitan mendapatkan BBM. Bahkan di Bali, beberapa tempat kosong. Di dapil kami, Pasuruan dan Probolinggo juga mengalami hal sama,” beber Mufti.
Ia menggambarkan kondisi di Bali, yang mana motor warga tiba-tiba mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Hal serupa, menurutnya pernah terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang notabene merupakan salah satu pusat produksi minyak nasional.
“Kami pernah tanyakan soal kualitas BBM yang buruk di Kaltim. Katanya nanti ada kompensasi, bengkel untuk memperbaiki motor-motor masyarakat tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut stok BBM nasional aman, sementara fakta di lapangan menunjukkan masih banyak SPBU kosong. Ia menegaskan audit harus segera dilakukan agar distribusi dan kualitas BBM terjamin.
“Artinya kalau bilang stok aman, tapi nyatanya banyak SPBU kosong, ini kan janggal. Kami harap audit segera dilakukan supaya jelas, dan rakyat tidak terus dirugikan,” tegasnya.
Mufti meminta agar Kementerian BUMN beserta BUMN terkait tidak tinggal diam. “Kalau benar ada oplosan seperti yang disampaikan Kejagung, ini harus diusut tuntas. Kami minta investigasi supaya rakyat dapat BBM yang mudah, murah, terjangkau, dan berkualitas,” pungkasnya.
