Usai Sidak Ombudsman, Kalapas Cibinong dan 4 Anak Buahnya Dinonaktifkan

UPdates - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan sebanyak lima pejabat Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

You may also like : Ditjenpas Beli Gembok Rp92,5 Miliar, DPR: Audit!

Kelima pejabat tersebut yakni: Kalapas Cibinong, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) dan Kepala Urusan Umum.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas (Irjen Kemenimipas) Komjen Pol. Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa penonaktifan kelima pejabat Lapas Cibinong tersebut dalam rangka menginvestigasi temuan fasilitas mewah oleh Ombudsman.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," ujarnya, Sabtu, 26 September 2026.

Rudi menambahkan bahwa kelimanya akan langsung diperiksa terkait seluruh temuan fasilitas mewah yang ada.

"Akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini." terangnya.

Sebelumnya, tim Ombudsman menemukan kamar mewah berfasilitas lengkap yang diduga digunakan narapidana di Lapas Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat menggelar sidak, Rabu, 23 September 2026.

Mereka menemukan bangunan seperti homestay. Juga terdapat rumah seperti klaster dan vila yang memiliki fasilitas mewah dan dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga di dalamnya.

“Katanya rumah asimilasi. Kami cek isinya, sofa, kulkas, TV meja makan. Di kulkas ada botol minuman keras. Kami mendapati dihuni warga binaan. Itu menurut warga binaan yang kami temui,” kata Syafrida Rachmawati Rasahan dalam jumpa pers Kamis, 24 September 2026 sebagaimana dipantau Keidenesia.tv dari YouTube Ombudsman RI.

“Mereka langsung lari ke dalam kamar. Diduga kuat di Lapas Cibinong terdapat fasilitas khusus untuk warga binaan,” lanjutnya.

Dalam sidak ini, pihak Ombudsman sempat dihalang-halangi. Menurutnya, saat mereka sampai, pihaknya langsung melapor ke petugas yang ada dan mereka menegaskan menunggu arahan Kepala Lapas terlebih dulu.

“Dari awal mereka menyatakan menunggu arahan Kalapas dan mereka tidak mengizinkan kami masuk. Setengah jam kami menunggu tidak bisa masuk,” ungkap Syafrida.