Anggota Kongres AS Ajukan Pemakzulan, Berniat Lengserkan Menteri Pertahanan

UPdates - Perwakilan Partai Republik Amerika Serikat (AS), Thomas Massie, secara resmi telah mengajukan resolusi untuk memakzulkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth atas perang terhadap Iran, serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba, dan pelanggaran hukum lainnya.

You may also like : Trump Sebut Israel yang Sangat Dibenci Jadi Faktor Kunci Kekalahan Telak Partainya di Pemilu AS

Saat membacakan teks resolusi di Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Senin waktu setempat, anggota parlemen Kentucky yang akan segera mengakhiri masa jabatannya itu menuduh Hegseth menjalankan perintah yang melanggar hukum dan menimbulkan ancaman terhadap Konstitusi.

Massie mengajukan pasal-pasal pemakzulan segera setelah DPR membuka sidang pertamanya setelah pemilihan paruh waktu.

Para pemimpin Partai Demokrat telah berjanji untuk menyelidiki pemerintahan Presiden AS Donald Trump di Kongres setelah kemenangan telak mereka di kedua kamar.

Massie kembali mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap menteri pertahanan yang pertama kali dia ajukan pada bulan September lalu.

Dalam konferensi pers pada hari Senin, Massie mengatakan bahwa ia akan menyambut baik suara dari anggota parlemen mana pun yang ingin Hegseth dicopot, bahkan jika mereka belum membaca detail rancangan undang-undangnya.

Ia juga mendesak menteri pertahanan untuk mengundurkan diri sebelum Partai Demokrat mengambil kendali Kongres pada bulan Januari, dan memperkirakan penyelidikan mereka akan mencakup kesaksian dari pejabat senior pemerintahan tentang bagaimana Departemen Pertahanan telah dijalankan di bawah kepemimpinan Hegseth.

Hegseth sendiri tetap bersikap menantang, mengatakan bahwa ia menyambut kesempatan untuk membela tindakannya di Kongres.

“Ada banyak orang yang termotivasi secara politik yang mungkin memiliki perbedaan kebijakan yang substansial, tetapi perbedaan pendapat mereka berkaitan dengan keberhasilan,” kata Hegseth kepada wartawan pada hari Senin, sebagaimana disadur Keidenesia.TV dari laman Aljazeera.com, Selasa, 10 November 2026.

“Jika kita ingin memperdebatkan” tindakan militer yang telah diambil pemerintahan Trump, tambahnya, “saya dengan senang hati akan melakukannya sepanjang hari.”

Resolusi Massie menyatakan bahwa Hegseth melanggar Konstitusi dengan membantu melaksanakan perang terhadap Iran tanpa otorisasi kongres, sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi Kekuasaan Perang.

Massie menuduh Hegseth "menumbuhkan budaya peperangan" yang mengabaikan aturan keterlibatan dan menyebabkan kerugian bagi warga sipil.

Ia mengutip pemboman sekolah di Minab, Iran, oleh AS, yang menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk sekitar 120 anak-anak, pada awal perang AS-Israel pada bulan Februari.

Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkotika di Karibia dan Pasifik mengabaikan pengamanan wajib dan sama dengan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh Hegseth.

Tuduhan lain terhadap Hegseth meliputi penculikan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, penindasan kebebasan berbicara dengan membatasi akses media ke Pentagon, dan melakukan perang ilegal di Yaman melawan Houthi.

Mayoritas dari 435 anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu memberikan suara mendukung pemakzulan Hegseth. Dua pertiga dari 100 anggota Senat kemudian perlu memberikan suara untuk mencopotnya dari jabatan.

Meskipun langkah tersebut kemungkinan besar tidak akan berhasil di Kongres yang saat ini dipimpin oleh Partai Republik, tekanan terhadap Hegseth kemungkinan akan meningkat ketika sejumlah anggota parlemen Demokrat baru, yang meraih kemenangan telak dalam pemilihan paruh waktu, dilantik pada bulan Januari.

Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, yang diperkirakan akan menjadi ketua DPR pada bulan Januari, mengatakan pada akhir pekan bahwa ia mendukung pemakzulan Hegseth.

“Menteri pertahanan yang disebut-sebut itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merekayasa perang pilihan yang gegabah dan mahal ini di Iran,” kata Jeffries.

Meskipun Partai Demokrat akan memegang mayoritas di Senat, mereka diperkirakan hanya akan memiliki sekitar 54 kursi di majelis tinggi Kongres – kurang dari 67 suara yang dibutuhkan untuk menghukum dan mencopot Hegseth.

Para pejabat pemerintahan Trump menolak setiap upaya untuk memakzulkan Hegseth, sementara pada saat yang sama mengakui ketidakpopuleran perang terhadap Iran, yang menurut beberapa pihak kemungkinan besar menyebabkan Partai Republik kalah dalam pemilihan paruh waktu.

“Dia bersalah atas dua hal, pada dasarnya memenangkan dua perang,” kata Trump tentang Hegseth pada hari Minggu. “Saya percaya kita menyelamatkan Timur Tengah dan Israel secara bersamaan. Dan sangat sulit untuk mengatakan mari kita memakzulkan seseorang yang melakukan itu.”

Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga membela Hegseth, mengatakan bahwa ia telah "melakukan pekerjaan yang baik" meskipun mendapat kritik luas. Rubio juga menyebut perang melawan Iran "perlu" sambil mengakui bahwa perang itu "belum tentu populer".