Buntut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta Nasution

UPdates - Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat dari institusi Polri.

Keputusan ini diambil setelah Ahrie Sonta menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 10 November 2026.

Sidang dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP, sementara Wakil Ketua Tim KKEP Irjen yakni Pol Roma Hutajulu. Bertugas sebagai anggota KKEP yakni Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 11 jam.

Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, di dalam sidang Ahrie Sonta dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.

Dalam sidang etik tersebut turut dihadirkan sejumlah saksi yang telah diperiksa Bareskrim sebelumnya.

Sebelumnya, oleh Bareskrim, Ahrie Sonta bersama tiga jenderal Polri lainnya yakni yakni; mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.

Para tersangka juga diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh penting lainnya sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.