Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Foto: Dep/vel/DPR RI)

Kader Gerindra, Habiburokhman Telepon Kapolda Minta Bupati Kupang yang Diduga Perkosa Mahasiswi tak Diperlakukan Istimewa

15 November 2026
Font +
Font -
[ai_summarizer]

UPdates—Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta polisi tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Bupati Kupang, Yosef Lede yang diduga memperkosa seorang mahasiswi.

You may also like : zulkifli hasan panPrabowo Beri Waktu Seminggu, PAN Usulkan Kader Gerindra Pengganti Gibran

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra itu meminta polisi tak ragu mengusut kasus ini hingga tuntas meski sang bupati adalah kader partainya.

You might be interested : habiburokhmanKetua Komisi III DPR: Jam 11 Gibran Serahkan Pengunduran Diri

Habiburokhman mengaku sudah berkomunikasi dengan polisi agar secepatnya menemukan titik terang kasus ini.

"Barusan saya telepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapapun," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu, 15 November 2026.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut mendesak polisi segera menahan sang Bupati setelah diperoleh bukti permulaan yang memadai. Ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

"Yang namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan," tegas  Habiburokhman.

Ia juga menyatakan Gerindra siap memecat sang bupati kalau tuduhan perkosaan itu terbukti benar dan tak mempersoalkan Yosef Lede dilengserkan dari kursi kekuasaannya.

"Kelak kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan UU yang berlaku. Dan kami pun akan berikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati," ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengecam tindak pidana kekerasan seksual ini. Arifah menegaskan negara tidak akan memberi ruang bagi pelaku kekerasan seksual.

Pejabat publik kata dia seharusnya menjadi teladan dalam melindungi masyarakat. Tapi dalam kasus yang diduga melibatkan Bupati Kupang ini malah memperkosa mahasiswi.

"Dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan. Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban,” kata Arifah sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Republika.co.id.

Arifah meminta aparat menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus ini. Regulasi ini menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk perlindungan dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi selama proses hukum berlangsung.

"Kami memastikan pendampingan dan perlindungan terhadap korban," ujar Arifah.

KemenPPPA berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan korban memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Tim di daerah telah bergerak cepat melakukan penjangkauan langsung, mendampingi korban dalam proses pemeriksaan medis (visum et repertum), dan melakukan penguatan psikologis.

Demi menjamin keamanan dan pemulihan, korban saat ini juga telah ditempatkan di rumah aman milik UPTD PPA Provinsi NTT.

“Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun,” tegas Arifah.

Apresiasi diberikan Arifah atas keberanian korban dan pihak keluarga yang melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum.

Ia meyakini keberanian ini menjadi langkah krusial memberikan efek jera dan menutup celah bagi pelaku untuk lolos dari hukuman.

“Kami bersama-sama dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan pihak-pihak terkait akan mengawal proses hukum yang berlangsung. Saat ini kasus masih diselidiki di Kepolisian Daerah NTT,” kata Arifah.

Kepada masyarakat, Kemen PPPA mengimbau untuk menghormati privasi korban, tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban, serta tidak membangun opini yang dapat menimbulkan tekanan atau trauma tambahan.

"Perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian bersama agar korban merasa aman dalam menjalani proses hukum dan pemulihan," ujar Arifah.

Bupati Kupang Yosef Lede diduga memperkosa mahasiswi berinisial RWM (21 tahun) di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.

Font +
Font -

Related UPdates

Icon IDfinance
Memuat data finansial...
Icon IDweather
Memuat data cuaca...

New Videos

Quote of the Day

capture

Mark Twain

"Rahasia untuk maju adalah memulai."
Load More >