
UPdates—Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah mengusulkan penghapusan frasa "sudah kawin atau pernah kawin" sebagai salah satu kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
You may also like :
Soal Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Puan: Tunggu Pembahasan Resmi
Menurut Hindun, status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar penentuan hak pilih seseorang.
You might be interested :
Sudah 107 Ribu Hektare Hutan Terbakar, DPR Tegur Kemenhut: Jangan Tunggu Api Membesar Baru Bergerak
Ketentuan tersebut kata dia berpotensi menimbulkan persoalan. Terutama bagi perempuan yang menikah pada usia anak melalui mekanisme dispensasi perkawinan.
Hal itu disampaikan Hindun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 17 November 2026.
"Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi. Itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan," kata Hindun sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari RRI.
Ia mencontohkan perempuan yang menikah pada usia 14 atau 15 tahun melalui dispensasi perkawinan. Menurut Hindun, status perkawinan tersebut tidak semestinya otomatis menjadi dasar pemberian hak pilih apabila yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan usia pemilih.
Selain penghapusan kriteria status perkawinan, perubahan batas minimal usia pemilih juga mengemuka dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
Pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengusulkan agar batas minimal usia pemilih dinaikkan dari 17 tahun menjadi 18 tahun.
Titi yang mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia mengatakan, usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada 18 tahun serta praktik penetapan usia pemilih di berbagai negara.
"Karena usia anak itu berhenti di 18 tahun dan dari sisi data, ternyata di dunia itu mayoritas 86 persen usia memilih adalah usia 18 tahun," ujar Titi.
Ia menyebutkan hanya tujuh negara yang menerapkan batas usia memilih 17 tahun. Atas dasar itu, Titi mengusulkan agar persyaratan usia pemilih ditetapkan minimal 18 tahun pada hari pemungutan suara.
Sebagai informasi, Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saat ini mengatur bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
Usulan Hindun dan Titi tersebut menjadi bagian dari masukan dalam pembahasan penyusunan revisi UU Pemilu. Khususnya, terkait pengaturan batas usia dan kriteria warga negara yang memiliki hak pilih.