Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (foto:Dok.KPK)

Akui Berikan Rp70 M untuk Muktamar NU, Tersangka Korupsi Kementerian ATR Sebut KPK Salah Tangkap

18 November 2026
Font +
Font -
[ai_summarizer]

UPdates—Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Fahd El Fouz (FEF) alias Fahd A. Rafiq (FA) mengeklaim memberikan uang hingga Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

You may also like : taufik kpkKPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus HGB: 3 Orang Kepercayaan Menteri

FEF juga menegaskan bahwa dirinya tidak seharusnya ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus tersebut. Baginya, lembaga antirasuah itu salah tangkap.

You might be interested : ahwa muktamar ketua terpilih plenoGus Kikin Terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, KH Miftachul Akhyar Rais Aam  

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata FEF usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, pada Selasa malam sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Republika.co.id, Rabu, 18 November 2026.

Setelah diperiksa pada Selasa, 10 November 2026 lalu, FEF juga mengaku dimintai Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto (AS ). Mantan Bupati Kebumen itu juga ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus tersebut.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” klaim FEF.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KPK lantas menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN sehari setelah OTT tersebut.

Selain AS dan FEF alias FA, tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri (L), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung (SCM), Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi (APA), Rizal Pahlevi (RP) selaku pihak swasta atau perantara Summarecon, serta pihak swasta bernama Erwin (E), dan Muhammad Fakhry (MF).

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum oleh KPK mengenai pengembalian hasil suap yang diduga terkait Muktamar ke-35 NU.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan pihaknya terus mencermati laporan-laporan dari beberapa ketua cabang ke KPK dan beberapa pihak yang mengembalikan uang terkait isu Muktamar ke-35 NU.

Meski begitu, dia memperingatkan bahwa jika laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka pihaknya tidak segan untuk membawa pihak yang melaporkan ke pengadilan.

"Jika nanti tidak terbukti, ya, apa yang dilaporkan itu, kami akan menyeret pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang melaporkan ke KPK itu, akan menyeret ke pengadilan," tegas Gus Ipul menjelang Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026 lalu.

Font +
Font -

Related UPdates

Icon IDfinance
Memuat data finansial...
Icon IDweather
Memuat data cuaca...

New Videos

Quote of the Day

capture

Mark Twain

"Rahasia untuk maju adalah memulai."
Load More >