
UPdates—DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun berada di DPR.
You may also like :
Wapres Baru Ahmad Muzani, Sugiono, atau Dasco Ahmad, Ini Kata Gerindra
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan tersebut merupakan hasil proses legislasi, bukan karena desakan atau paksaan pihak mana pun.
You might be interested :
Puan Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Pajak Pembalut Wanita
Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026, Puan menyebut rancangan undang-undang tersebut telah lama menjadi bagian dari pembahasan di parlemen.
"Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR. Dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," kata Puan sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari RRI, Kamis, 19 November 2026.
Petinggi PDIP itu menjelaskan, DPR mengambil keputusan setelah menjalankan proses pembahasan sesuai tahapan legislasi. Ia kembali menegaskan tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengesahan aturan tersebut.
"Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa. Namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tegas Puan.
Cucu Bung Karno itu mengungkapkan, DPR telah melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset melalui 80 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Proses tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip meaningful participation dalam penyusunan undang-undang.
Penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan kerja ke 18 provinsi untuk memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat. Selain itu, DPR mendatangi 46 daerah pemilihan (dapil) guna menghimpun aspirasi masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Tidak hanya menyerap masukan publik, DPR juga melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Puan menyebut langkah itu diperlukan untuk memastikan pengaturannya tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain, termasuk KUHP dan KUHAP.
Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur empat pilar utama perampasan aset, sekaligus tetap mempertahankan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, empat pilar tersebut menjadi fondasi arsitektur hukum perampasan aset yang mengutamakan keadilan.
Politikus Gerindra itu menyebut pengaturan tersebut dirancang untuk memperkuat pemulihan aset, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan perlindungan hak masyarakat.
"Arsitektur hukum perampasan aset ini intinya adalah keadilan dan pemulihan. Ada empat pilar yang menjadi dasar pengaturannya," katanya saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI via siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Kamis, 19 November 2026.
Pilar pertama mencakup asas dan ruang lingkup yang tetap memperhatikan hak asasi manusia serta menerapkan prinsip proporsionalitas. Ruang lingkupnya juga diperluas untuk menjangkau kejahatan keuangan dan teknologi informasi, tanpa menghapus ancaman pidana berat bagi koruptor.
"Dalam undang-undang ini, kami tetap mempertahankan sanksi pidana berat. Termasuk ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi," ucapnya.
Pilar kedua mengatur prosedur presisi melalui mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, disertai pembagian kewenangan secara jelas. Ketentuan tersebut juga dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan selama proses perampasan aset berlangsung oleh aparat berwenang.
Pilar ketiga menitikberatkan tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan aset secara menyeluruh oleh badan profesional independen. Pengelolaan tersebut memanfaatkan sistem informasi aset untuk memastikan proses pencatatan, pengawasan, hingga pemanfaatan berjalan secara transparan.
Sementara itu, pilar keempat mengedepankan restorasi berkeadilan melalui pengembalian aset kepada korban serta perlindungan pihak ketiga.
"Jaminan pengembalian aset kepada korban menjadi bagian penting, perlindungan proporsional juga diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik," ujarnya.
Keempat pilar tersebut menjadi kerangka pengaturan dalam UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR. Pengesahan ini dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum.
Widget ini membantu Anda sahabat IDenesian mencari hashtag terbaik untuk postingan instagram kamu agar outstanding !
Klik tiap hashtagnya untuk memilih, atau klik Copy All untuk menyalin semuanya :)
