Wakil Ketua Komisi XIII, Rinto Subekti saat meninjau langsung kesiapan kegiatan keimigrasian di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jumat, 20 November 2026. (Foto: Fadli/MRI/DPR R)

Jelang Nataru, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan

21 November 2026
Font +
Font -
[ai_summarizer]

UPdates—Peningkatan mobilitas penumpang menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) perlu diantisipasi dengan pelayanan pemeriksaan keimigrasian yang lancar sekaligus pengawasan yang lebih ketat.

You may also like : saveclip.app 833275082 18019875983927325 6738741734123094342 nImigrasi Tangerang Amankan 13 WNA Pekerja Konstruksi Asal Tiongkok Bergaji Rp1,2 Juta/Hari

Langkah tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai potensi pelanggaran dan kejahatan lintas negara, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan narkotika.

You might be interested : hamka b kadyJelang Nataru, DPR: Avtur Perlu Subsidi untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mendorong penguatan pengawasan keimigrasian di bandara. Termasuk Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, kesiapan fasilitas, infrastruktur digital, personel, dan efektivitas penegakan hukum perlu dipastikan menjelang peningkatan perlintasan orang selama periode Nataru.

“Komisi XIII DPR RI memiliki kewenangan strategis untuk memastikan kebijakan, sarana prasarana, serta pelayanan keimigrasian berjalan optimal, akuntabel, dan berorientasi pada pelindungan masyarakat,” ujar Rinto sebagaimana  dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI, Sabtu, 21 November 2026.

Rinto yang Jumat kemarin memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang menjelaskan, peninjauan difokuskan pada kesiapan fasilitas pemeriksaan, kelancaran arus perlintasan, efektivitas penegakan hukum di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta pelindungan hak-hak penumpang selama masa puncak pergerakan masyarakat.

“Peninjauan ini difokuskan pada kelancaran arus pemeriksaan, efektivitas penegakan hukum di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta jaminan perlindungan hak-hak penumpang selama masa puncak pergerakan masyarakat,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menegaskan, peningkatan mobilitas selama Nataru mencakup perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri maupun kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia.

Pergerakan wisatawan menuju sejumlah destinasi unggulan di Jawa Tengah, termasuk kawasan Borobudur dan sekitarnya, juga perlu menjadi perhatian jajaran imigrasi.

Salah satu aspek yang disoroti adalah kesiapan infrastruktur digital dan fasilitas pemeriksaan keimigrasian. Rinto meminta optimalisasi pengoperasian 10 unit autogate agar proses pemeriksaan penumpang berlangsung lebih cepat dan akurat.

“Mengingat beroperasinya Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, akan memicu eskalasi pergerakan penumpang, Komisi XIII perlu memastikan kesediaan infrastruktur digital dan fasilitas pemeriksaan, termasuk optimalisasi pengoperasian 10 unit autogate agar pelayanan tetap cepat, akurat, dan bebas hambatan,” tegasnya.

Di sisi lain, Rinto mengingatkan bahwa peningkatan intensitas perlintasan juga berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai pelanggaran keimigrasian.

Beberapa di antaranya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, pelanggaran masa izin tinggal atau overstay, hingga pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Makanya, pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah masuknya warga negara asing secara ilegal maupun berbagai bentuk kejahatan transnasional.

Ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.

“Penyelenggaraan fungsi keimigrasian harus diperkuat untuk mencegah masuknya WNA secara ilegal, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan narkotika, serta berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian lainnya di pintu gerbang wilayah Jawa Tengah,” paparnya.

Ia menambahkan, posisi Jawa Tengah dalam lalu lintas orang, baik WNI maupun WNA, menjadikan pengawasan keimigrasian sebagai aspek penting.

Terlebih, tingginya mobilitas masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara, termasuk dalam praktik TPPO.

“Komisi XIII memberikan perhatian khusus kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi strategis yang memiliki posisi penting dalam lalu lintas orang, baik WNI maupun WNA sehingga rentan terhadap praktik kejahatan lintas negara seperti TPPO,” tuturnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI berharap kesiapan jajaran imigrasi di Jawa Tengah semakin optimal, baik dari sisi fasilitas pemeriksaan, dukungan teknologi, personel, maupun strategi pengawasan.

Dengan demikian, pelayanan keimigrasian selama Nataru dapat berjalan lancar tanpa mengesampingkan upaya pelindungan masyarakat dari pelanggaran dan kejahatan lintas negara.

Font +
Font -

Related UPdates

Icon IDfinance
Memuat data finansial...
Icon IDweather
Memuat data cuaca...

New Videos

Quote of the Day

capture

John Maxwell

“Ada dua jenis orang di dunia ini: mereka yang ingin menyelesaikan sesuatu dan mereka yang tidak ingin membuat kesalahan.”
Load More >