
UPdates—Iran diundang untuk bergabung dalam Kesepakatan Pertahanan Bersama Mekkah yang ditandatangani oleh Arab Saudi, Pakistan, dan Turki.
You may also like :
Negara-Negara Barat Desak Warganya Segera Tinggalkan Iran
Klaim ini disampaikan kepada Al-Mayadeen oleh Mehdi Rahimi, kepala kantor berita resmi parlemen Iran, Khaneh Mellat, yang menyatakan bahwa undangan tersebut telah diterima dan masalah ini sedang dipertimbangkan.
You might be interested :
Jebakan Asmara Agen Intelijen Wanita Pakistan, Perwira Angkatan Udara India Bocorkan Rahasia Militer
Jika dikonfirmasi, klaim ini akan menjadi salah satu perkembangan diplomatik paling dramatis yang muncul dari konflik enam bulan antara AS dan Iran, yang berpotensi mengubah kesepakatan Mekkah dari pakta pertahanan kolektif tiga negara menjadi kerangka kerja keamanan regional yang lebih luas, yang mencakup Teheran bersama saingan utamanya di kawasan Teluk, Arab Saudi.
Namun, laporan ini memiliki catatan penting yang perlu disikapi dengan hati-hati. Hingga hari Minggu, undangan tersebut belum dikonfirmasi secara independen oleh Kementerian Luar Negeri Iran, tokoh pimpinan senior Iran mana pun, ataupun secara terbuka oleh Arab Saudi, Pakistan, atau Turki—tiga negara yang menandatangani kesepakatan tersebut.
Sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Kurdistan 24, Minggu, 23 Agustus 2026, sumber klaim ini—kepala kantor berita parlemen Iran, bukan pejabat kementerian luar negeri atau keamanan nasional—menempatkan informasi ini di bawah ambang batas posisi resmi negara.
Kesepakatan Pertahanan Bersama Mekkah ditandatangani oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dalam sebuah perkembangan yang disambut dengan antusias oleh Presiden Donald Trump di Truth Social.
Trump menyebutnya sebagai "LANGKAH AWAL YANG BESAR, BERANI, DAN PENTING" serta memuji kepemimpinan hebat ketiga negara tersebut.
Trump menggambarkan kesepakatan itu sebagai bukti bahwa Timur Tengah sedang bersatu dan bahwa negara-negara tersebut pada akhirnya akan mampu mempertahankan diri dengan cara yang lebih bermakna.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga memuji kesepakatan tersebut dalam wawancaranya dengan Al Jazeera.
Ia menggambarkannya sebagai langkah yang mengirimkan pesan penting kepada dunia sekaligus menetapkan kewajiban pertahanan bersama di antara para pihak penandatangan.
Prospek keanggotaan Iran dalam pakta pertahanan yang dipimpin oleh Arab Saudi—seandainya hal itu benar-benar terwujud—akan membawa implikasi besar bagi tatanan kawasan yang telah dibentuk ulang oleh konflik AS-Iran.
Arab Saudi dan Iran berada di pihak yang berlawanan dalam berbagai konfrontasi militer dan diplomatik paling krusial dalam konflik saat ini.
Arab Saudi turut serta bersama pasukan Amerika dalam serangan presisi gabungan yang menyasar target-target proksi Iran di Irak timur pada 28 Juli 2026, serta mengumumkan penghentian seluruh transaksi perdagangan dan keuangan dengan Iran pada 18 Agustus 2026.
Selama konflik berlangsung, Teheran telah melancarkan serangan pesawat nirawak (drone) dan rudal yang menyasar infrastruktur energi Arab Saudi, termasuk serangan terhadap kilang minyak Ras Tanura.
Kabar mengenai adanya undangan bagi Iran ini muncul bersamaan dengan tindakan Ibrahim Rezaei—seorang anggota parlemen Iran yang berafiliasi dengan IRGC—yang secara terbuka melontarkan ancaman di platform X terhadap Qatar, Kuwait, dan UEA karena menampung pesawat militer Amerika.
Selain itu, pada hari Sabtu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, memperingatkan bahwa Teheran akan menyasar kepentingan negara mana pun yang membantu Amerika Serikat melancarkan perang ekonomi terhadap Republik Islam tersebut; kedua tindakan ini sama sekali tidak mencerminkan sikap sebuah negara yang sedang bersiap untuk bergabung dalam kerangka pertahanan kolektif yang dipimpin oleh Arab Saudi.