UPdates—Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyoroti kasus keracunan massal yang dialami 50 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo saat mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kamis, 16 Januari 2025 lalu.
Ia menekankan bahwa salah satu faktor utama yang perlu dievaluasi adalah sistem pengawasan dan kontrol akan kualitas (quality control) dalam penyediaan makanan untuk program MBG.
Menurutnya, dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan, termasuk MBG, sangat penting adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.
“Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Minggu, 19 Januari 2025.
Politisi Fraksi PKS ini juga meminta agar pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku, serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak,” ujarnya.
Sebagai Anggota Komisi yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak sekolah, dinas kesehatan, serta pihak berwenang yang lainnya untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering perlu dilakukan agar dapat dipastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini,” tegasnya.
Kejadian ini kata Alifudin juga harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program MBG di masa mendatang.
“Sistem pengawasan yang lebih baik harus dibangun, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan makanan yang disediakan untuk anak-anak. Kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting, dan kejadian seperti ini dapat merusak citra program yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi,” ujarnya.
Selain itu, Alifudin juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari kejadian serupa.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan ini, baik dari sisi pengadaan maupun distribusi, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan keamanan pangan,” kata Alifudin.
Ia juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem pengawasan dan penjaminan kualitas pada setiap program bantuan sosial yang melibatkan distribusi pangan.
“Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dinas kesehatan, dan pihak katering harus lebih diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Kita tidak boleh lagi mengorbankan kesehatan anak-anak hanya karena kelalaian atau kurangnya pengawasan,” tegasnya.
Komisi IX DPR RI sendiri akan terus mendorong agar proses investigasi dapat berjalan cepat dan transparan.
“Kami akan terus memantau dan mendesak pihak terkait agar segera melakukan langkah-langkah konkret. Kami berharap peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menjadi momentum untuk perbaikan yang lebih baik di masa depan,” tutup Alifudin.
