DPR Tersinggung Pernyataan PM Kepulauan Solomon di PBB Soal Papua

UPdates—Komisi I DPR RI tersinggung dengan pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali mengangkat isu Papua dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat.

You may also like : 1 Korban Penculikan KKB Dikembalikan ke Keluarga, 7 Gadis Masih Dicari

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam pernyataan itu. Menurutnya, apa yang disampaikan Matthew Cooper Wale merupakan tuduhan sepihak yang tidak mencerminkan kondisi secara utuh.

You might be interested : DPR Minta Pemasok Senjata KKB Papua Diungkap

“Pernyataan yang menyudutkan penegakan hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan sepihak tanpa fakta yang jelas dan cenderung menyesatkan,” ujar Sukamta melalui pernyataan tertulis di Jakarta sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI, Selasa, 29 September 2026.

Politikus PKS itu menegaskan, Komisi I DPR RI menolak narasi yang dinilai mencampuri persoalan yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Sukamta juga mendorong agar hubungan antarnegara di kawasan Pasifik lebih diarahkan pada kerja sama yang konstruktif dan saling menghormati.

Matthew Cooper Wale dalam pidatonya di Sidang Umum PBB menyinggung laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua serta mendorong adanya verifikasi independen.

Bagi Sukamta, masih terdapat kesenjangan informasi mengenai situasi di Papua sehingga narasi seperti itu muncul di PBB.

“Intervensi berulang ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar atas situasi hukum dan pembangunan inklusif di Papua,” tegas Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.

Sukamta menilai upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua perlu dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, memperkuat upaya kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Menurutnya, hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup aman dan terbebas dari kekerasan.

Ia menyoroti masih adanya korban dari kalangan masyarakat sipil akibat aksi kekerasan bersenjata di Papua, sehingga upaya penegakan hukum perlu dilakukan secara humanis, preventif, dan mengutamakan keselamatan publik.

Kedua, pemenuhan HAM harus diwujudkan melalui pembangunan yang inklusif. Sukamta menekankan bahwa akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, konektivitas digital, serta penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar warga.

Pemerintah kata dia terus mendorong pembangunan infrastruktur, distribusi energi ke wilayah terpencil, serta pemberian beasiswa bagi generasi muda Papua.

Ia juga mengajak negara-negara di kawasan Pasifik untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Papua.

Ketiga, Sukamta menilai diplomasi parlemen perlu diperkuat untuk menghadirkan informasi yang lebih berimbang mengenai Papua.

Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, menurutnya perhatian negara-negara Pasifik merupakan hal yang wajar, namun harus didasarkan pada data dan fakta yang terverifikasi.

Komisi I DPR RI melalui fungsi diplomasi parlemen membuka ruang dialog dan siap mengundang parlemen maupun pemimpin Kepulauan Solomon untuk melihat langsung perkembangan pembangunan, penegakan hukum, dan upaya perlindungan HAM di Papua.

“Komisi I DPR RI berkomitmen mengawal kedaulatan NKRI sekaligus memastikan hak-hak pembangunan masyarakat Papua terus terpenuhi,” pungkasnya.