UPdates—Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti kasus video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel). Ia meminta pembenahan menyeluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena sudah banyak kasus yang terjadi.
You may also like : 
15.976 Narapidana Dapat Remisi Natal 2024
Video yang dinarasikan sebagai pesta sabu itu viral di media sosial setelah disebarkan oleh seorang petugas lapas bernama Robby Adriansyah. Selain pesta narkoba, napi juga tampak bebas menggunakan ponsel.
You might be interested : 
Jelang Nataru, DPR: Avtur Perlu Subsidi untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat
Belakangan, Robby mengaku dimutasi karena menyebarkan video itu. Pihak Lapas menuduh Robby menyebarkan hoax.
Robby juga dilaporkan merupakan pecandu narkoba dan sedang dalam perawatan. Ia juga disebut mangkir tidak masuk kerja hingga puluhan hari.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sendiri membenarkan adanya warga binaan di Lapas tersebut yang menghidupkan musik remix dengan suara keras, lalu direkam.
Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga telah meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka pemeriksaan.
Menteri Agus juga meminta Robby untuk diproses dan akan direhab apabila benar merupakan pecandu narkoba, serta siap dijadikan justice collaborator bila yang dikatakannya di media sosial soal napi bisa ‘berdugem-ria’ benar terjadi. Willy mengapresiasi langkah Menteri Agus dan meminta pemeriksaan kasus ini dilakukan secara adil.
“Langkah menteri untuk menonaktifkan kalapas sudah tepat untuk melakukan pemeriksaan. DPR akan bekerja mendukung keputusan langkah perbaikan yang akan diambil,” kata Willy sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs DPR RI, Rabu, 20 November 2024.
Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu menegaskan, kasus ini perlu diklirkan. "Tentu perlu ada pemeriksaan terhadap pembuat video dan kepala lapas sepatutnya, bukan hanya menyangkut kasus yang viral terjadi. Apakah situasi tersebut benar atau tidak," ujarnya.
Bagi Willy sendiri, reformasi besar-besaran sudah mendesak. "Istilahnya kita harus bersih-bersih bersama di lapas dari budaya yang sebelumnya mungkin tidak baik. Itu semua harus dibenahi dengan pendekatan humanis," ujarnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai reformasi lapas diperlukan karena selama ini telah banyak kasus yang menyangkut Lapas di Indonesia. Willy pun mendorong agar persoalan lapas diselesaikan secara komprehensif.
"Kita akan lelah kalau menyelesaikan kasus per kasus. DPR bersama Menteri bekerja komprehensif selesaikan persoalan di lapas-lapas Indonesia ini,” tegasnya.
Masalah di lapas memang sudah terlalu banyaki. Bukan hanya soal napi yang bisa membawa HP dan ‘party’, tapi transaksi narkoba serta peredaran narkoba di Tanah Air juga banyak dikendalikan dari dalam lapas.
Willy juga menyoroti masalah kapasitas dan program pembinaannya. Menurutnya, Pemerintah perlu mengecek secara langsung kondisi fisik gedung-gedung lapas untuk memastikan fasilitas dan program yang ada di dalam lapas benar-benar bisa membina napi untuk bertumbuh lebih baik, bukan malah sebaliknya.
"Ini perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi hal-hal negatif dan tujuan lapas juga tercapai. Kami kan berharap seorang narapidana atau tahanan ketika keluar dari lapas benar-benar dapat kembali dalam kondisi baik di masyarakat. Bukan malah sama saja tanpa perubahan bahkan lebih buruk," jelas Willy.
Komisi XIII DPR sendiri akan mendukung penuh perbaikan kondisi lapas yang diajukan oleh menteri.
“Mulai dari bagaimana fasilitas gedung lapas, situasi sosialnya, kondisi para petugas di sana, hingga aturan-aturannya akan dikaji bersama dengan Komisi XIII DPR RI,” ujarnya.
Meski merupakan tempat pembinaan bagi pelaku kejahatan, Willy, menegaskan fasilitas Lapas harus memanusiakan manusia. Dengan fasilitas dan program yang baik, ia berharap pelaku kriminal bisa keluar menjadi ‘orang baru’ sehingga tidak kembali melakukan kesalahan.
“Fasilitas harus humanis, para petugas juga menjalankan fungsinya dengan cara-cara yang humanis. Sudah barang tentu hal ini perlu pengelolaan yang humanis. Ini yang akan kita bahas dalam Panja Lapas ke depan,” pesan Willy.
Sebagai informasi, Komisi XIII DPR berencana membentuk Panitia Kerja Pemasyarakatan (Panja Lapas) dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas rutan maupun lapas. Panja ini disebut sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mereformasi kondisi rutan dan lapas di seluruh Indonesia yang sudah sesak.
