Ini Alasan Pemerintah Batalkan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Non Sengketa di 6 Februari 2025

THE TRENDING - Kementerian Dalam Negeri secara resmi membatalkan rencana pelantikan kepala daerah non-sengketa yang rencananya digelar pada 6 Februari 2025.

You may also like : Periode Kepala Daerah dan Anggota DPRD hingga 2031, Kemendagri Dalami Putusan MK

Menurut Mendagri Tito Karnavian, pembatalan ini didasarkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2025 yang memajukan jadwal pembacaan putusan dismissal.

You might be interested : Mendagri Tito Karnavian Resmi Lantik Fadjry Djufry Sebagai Pj Gubernur Sulsel