UPdates—Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengeluarkan pengampunan resmi untuk putranya, Hunter, yang menghadapi hukuman atas dua kasus pidana terkait penggelapan pajak dan pembelian senjata api.
You may also like : 
4 Pekan sebelum Lengser, Biden Ringankan Hukuman 37 Terpidana Mati Federal
Joe Biden membela putranya dengan menyebut tuduhan yang diarahkan padanya bermotif politik dan tidak adil. Ia juga menyebutnya sebagai kesalahan hukum.
"Tidak ada orang yang berakal sehat yang melihat fakta-fakta kasus Hunter dapat mencapai kesimpulan lain selain Hunter dipilih hanya karena dia adalah putra saya — dan itu salah," kata presiden dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari TRT World, Senin, 2 Desember 2024.
Hunter Biden dihukum awal tahun ini karena berbohong tentang penggunaan narkoba saat membeli senjata — sebuah tindak pidana — dan juga mengaku bersalah dalam persidangan penggelapan pajak yang terpisah.
Pengampunan itu diberikan setelah Biden berulang kali mengatakan tidak akan campur tangan dalam masalah hukum putranya.
Pada bulan September, Sekretaris pers Gedung Putih juga mengatakan bahwa Biden tidak akan memberikan pengampunan untuk Hunter.
Pada saat yang sama, kasus pidana terhadap Presiden terpilih Donald Trump terhenti setelah putusan yang luas tentang kekebalan presiden oleh Mahkamah Agung — yang memastikan saingan Biden dari Partai Republik kemungkinan tidak akan pernah masuk penjara, bahkan setelah hukuman bersejarahnya karena memalsukan catatan bisnis pada bulan Mei.
"Saya katakan saya tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan Departemen Kehakiman, dan saya menepati janji saya meskipun saya telah melihat putra saya dituntut secara selektif dan tidak adil," kata Biden dalam pernyataan hari Minggu waktu setempat.
Menurutnya, dakwaan dalam kasus putranya muncul hanya setelah beberapa lawan politiknya di Kongres menghasut mereka untuk menyerang dirinya. "Dan menentang pemilihan saya," tegasnya.
Sang presiden yang akan lengser bulan ini mengatakan, ia percaya pada sistem peradilan. "Tetapi saat saya bergumul dengan ini, saya juga percaya politik kasar telah mencemari proses ini dan menyebabkan ketidakadilan," tandasnya.
