Kepala Bakom Bantah Presiden Prabowo Sarankan Gibran Berjuang di PTUN

UPdates - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah SMA-nya melalui PTUN.

You may also like : Ini Perintah Tegas Prabowo ke Kapolri Saat Tahu Disadap Listyo Sigit Cs

Syahganda mengatakan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran mengambil langkah tersebut.

You might be interested : Heboh di Medsos, Bakom RI Bantah Presiden Prabowo Rayakan Ultah di Istana Bogor

Syahganda juga mengungkit pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026, seperti dilansir Keidenesia.TV dari CNNIndonesia.com, Rabu, 11 November 2026.

Menurut Syahganda, apa yang disampaikan Yusril telah mencerminkan pandangan Prabowo. Ia pun menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran agar mengambil langkah hukum lewat PTUN.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujarnya.

Wapres Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya.

Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.

"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," papar Gibran.

Sementara itu, Yusril sempat menjabarkan logika hukum mengenai perkara ijazah Gibran yang telah diputus MK dan MA. Ia mengatakan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuhnya.

Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.

"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.