UPdates - Pemerintah Kota Makassar berhasil meraih predikat ‘sangat baik’ dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024. Pemkot Makassar 4,02 berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB).
You may also like : 
Ini Alasan Pemprov Sulsel Tolak Usulan Wali Kota Danny Pomanto untuk Pergantian Jabatan Pj Sekda Makassar
Hasil evaluasi SPBE tahun 2024 menunjukkan adanya lonjakan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebab pada 2023, Pemkot Makassar memperoleh nilai 3,41 dengan predikat ‘baik’.
You might be interested : 
Prediksi Cuaca BMKG Makassar 15 Februari 2025, Hari Ini Hujan Siang-Malam
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Ismawaty Nur, menegaskan capaian ini menunjukkan kemajuan dalam visi Makassar sebagai kota. Termasuk keberhasilan berbagai program inovasi dan transformasi digital yang telah dijalankan sepanjang tahun.
“Makassar tidak hanya mengejar modernisasi berbasis teknologi, tetapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Konsep ‘Sombere and Smart City’ adalah komitmen antara pelayanan yang ramah dan teknologi yang cerdas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujar Ismawaty Nur dikutip Keidenesia dari laman resmi Pempkot Makassar, Selasa, 7 Januari 2025.
Ismawaty juga menambahkan, pencapaian ini harus menjadi pemicu untuk terus berinovasi. Langkah ini kata dia, menjadi awal untuk mendorong lebih jauh reformasi birokrasi berbasis elektronik di semua lini pemerintahan.
“Predikat ini harus menjadi langkah awal untuk terus mendorong reformasi birokrasi berbasis elektronik di semua lini pemerintahan. Kami akan memperkuat infrastruktur teknologi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan berbasis digital,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Kominfo Kota Makassar, Andi Zulkarnain, menjelaskan bahwa peningkatan nilai SPBE tidak lepas dari upaya integrasi sistem layanan pemerintahan yang dilakukan secara menyeluruh di Kota Makassar.
“Integrasi layanan pemerintahan merupakan salah satu kunci digitalisasi layanan pemerintahan di era saat ini. Hal ini kemudian memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas akses ke seluruh layanan publik yang ada di Kota Makassar,” paparnya.
Andi juga menyebutkan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergitas antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar. “Semua OPD telah berperan aktif, mulai dari pengembangan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan digital. Kerja sama ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan target bersama,” jelasnya.
Keberhasilan Pemkot Makassar dalam evaluasi SPBE diharapkan dapat terus memotivasi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang berbasis teknologi di masa mendatang.
