UPdates—Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin menegaskan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi anggota DPR RI bukanlah untuk gaya-gayaan atau fasilitas yang istimewa.
You may also like : 
Polemik Polri Kembali di Bawah Kemendagri, PKS: Jangan Ulang Masa Lalu yang Kurang Baik
"TNKB khusus pimpinan dan anggota DPR ini bukan semata untuk gaya-gayaan. Melainkan sebagai pengawasan publik terhadap Anggota DPR," tegas Imron sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Sabtu, 10 Mei 2025.
You might be interested : 
“Saya tidak Sarankan Kumpul Kebo”, Ahmad Dhani Ngotot tak Salah, MKD Bilang Langgar Kode Etik dan Wajib Minta Maaf
Artinya kata dia, ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka melalui TNKB Khusus ini akan mempermudah proses identifikasi. "Untuk kemudian dilakukan penerapan sanksi hukum," ujarnya.
TNKB Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI ini merupakan salah satu bentuk hak protokoler yang diatur di dalam UU MD3, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, UU Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 5 Tahun 2024.
Makanya, hak keprotokoleran penggunaan TNKB Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI ini memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, harus diiringi dengan peningkatan kinerja.
Karena itu, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa TNKB Khusus ini sejatinya berfungsi sebagai pengawasan publik terhadap anggota DPR RI. Sehingga, pihaknya berharap dapat lebih meningkatkan kinerja dan tanggung jawab anggota DPR RI.
"Kami menyadari bahwa perkembangan zaman yang semakin dinamis menempatkan kinerja kelembagaan DPR RI dalam ruang yang terbuka," katanya.
Mata publik tegas dia dengan mudah memberikan sorotan dan persepsi sesuai dengan pemandangan yang tampak oleh mereka.
"Mahkamah Kehormatan DPR RI tentu saja berkepentingan untuk menjaga kehormatan dan citra baik kelembagaan DPR RI tersebut," tandasnya.
