Pakai Uang Bank, Ribuan Dapur MBG Terbengkalai, DPR Minta Segera Perjelas Nasibnya

UPdates—Komisi IX DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berlama-lama memberlakukan moratorium pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

You may also like : Setelah 105 Ribu Pikap India Kopdes, Kini Heboh Motor Listrik MBG, Harga Bikin Kaget

Menurutnya, ribuan dapur MBG di Indonesia saat ini dalam keadaan terbengkalai dengan banyak di antaranya punya kredit bank. Karena itu, nasib mereka harus diperjelas.

You might be interested : Viral Menu MBG Kelapa Utuh, SPPG Dilarang Operasi Seminggu

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini menegaskan, dapur MBG yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan harus diprioritaskan untuk segera melanjutkan kerja sama.

“Penghentian sementara pembangunan dapur MBG tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi mitra-mitra yang telah berinvestasi,” ujarnya, Minggu 19 Juli 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari RRI.

Sebelumnya, Komisi IX telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan para mitra dapur MBG meminta BGN bersikap adil. Itu karena mereka telah memperoleh persetujuan resmi untuk bekerja sama membangun dapur MBG.

“Seluruh kerja sama dilakukan secara kelembagaan dengan BGN dan mereka telah memiliki identitas resmi,” ujarnya.

Bagi Yahya, kerja sama yang dilakukan tersebut tetap sah karena bukan dilakukan dengan perorangan.

Yahya menambahkan sejumlah mitra mengaku telah mengeluarkan dana besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan, sebagian di antaranya harus meminjam ke bank atau menjual aset demi memenuhi kebutuhan investasi.

Menurut Yahya, pengorbanan tersebut harus menjadi pertimbangan BGN dalam mengambil kebijakan. Makanya, dia meminta pemerintah memberikan kepastian kepada para mitra yang telah menyelesaikan pembangunan dapur.

“Mereka telah berinvestasi, sehingga harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN. Tetapkan batas waktu dan segera evaluasi seluruh dapur MBG agar diketahui mana yang layak dilanjutkan,” tegasnya.

Dapur MBG yang telah memiliki SPPI dan virtual account menurutnya harus menjadi prioritas. Begitu pula yang pembangunannya telah selesai sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut.

Wakil Kepala BGN, Trenggono, sebelumnya memastikan moratorium pembangunan dapur MBG hanya bersifat sementara.

Menurut dia, BGN membutuhkan waktu untuk menata ulang pelaksanaan program sebelum kembali melanjutkan kerja sama dengan para mitra.

Trenggono mengungkapkan saat ini BGN tengah melakukan penataan terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

“Karena itu, kami meminta seluruh mitra memberikan waktu agar proses evaluasi dapat berjalan menyeluruh,” ujarnya.