UPdates - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyerahkan bantuan senilai Rp 14,4 miliar untuk penanganan bencana alam di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Bantuan tersebut terdiri dari barang dan dana operasional untuk mendukung upaya tanggap darurat bencana.
Bantuan tersebut disampaikan Pratikno saat menghadiri rapat koordinasi di kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 3 Januari 2025. Dalam rapat tersebut turut melibatkan Pemprov Sulsel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel.
"Hari ini di Makassar kita melakukan rapat koordinasi penanggulangan bencana alam sebagaimana sudah dijelaskan oleh Kepala BMKG,” ungkap Pratikno dikutip Keidenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Jumat, 3 Januari 2025.
Pratikno mengungkapkan, meskipun bantuan yang disalurkan saat ini belum cukup besar, namun diharapkan dapat mendukung langkah-langkah awal penanggulangan bencana.
Apalagi kata dia, curah hujan yang tinggi menjadi potensi utama bencana di Sulsel, yang berisiko menimbulkan tanah longsor, banjir, hingga gelombang tinggi yang dapat membahayakan para nelayan.
“Memang kita ada potensi bencana karena curah hujan yang tinggi, karena itu perlu kita antisipasi," ujarnya.
Selain itu, Pratikno juga menambahkan infrastruktur fisik, aparat penanggulangan bencana, dan layanan kesehatan telah disiapkan untuk merespons potensi bencana.
"Kami bersama jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan bupati dan wali kota telah disediakan semua agar dampak dari bencana ini dapat ditangani seminimal mungkin," kata Pratikno.
"Infrastruktur fisiknya disiapkan, aparatnya disiapkan, masyarakat disehatkan. Tadi juga ada bantuan dari pemerintah pusat melalui BMKG ke pemerintah daerah," lanjutnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Menko PMK, Kepala BNPB, dan Kepala BMKG. Menurutnya, informasi yang diterima dalam rapat koordinasi sangat penting untuk memitigasi risiko bencana di Sulsel.
"Kami akan mengeksekusi hasil rapat ini di lapangan untuk memulai mitigasi bencana dengan semua resikonya. Enam bulan ini saya minta kepada 24 kepala daerah, Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial untuk selalu bersiaga, sebagaimana instruksi kepala BMKG tadi," tutur Prof Zudan.
Selain itu, Prof. Zudan menekankan pentingnya kewaspadaan bagi masyarakat pesisir. Terutama nelayan, terkait cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi dalam waktu dekat.
"Begitupun para nelayan agar tetap waspada terkait tinggi gelombang, sebagaimana informasi yang disampaikan kepala BMKG dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan agar waspada terhadap curah hujan yang ekstrem," pungkasnya.
Di sisi lain, Kepala BMKG, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, mengungkapkan berdasarkan prediksi cuaca, beberapa wilayah di Sulsel, termasuk Makassar, Maros, dan Soppeng, masih berpotensi mengalami cuaca ekstrem, terutama antara 2 hingga 7 Januari 2024.
Dwikorita menjelaskan jika puncak musim hujan di Sulsel diperkirakan terjadi antara Desember 2024 hingga Juni 2025, dengan potensi cuaca ekstrem yang bervariasi di setiap wilayah.
"Di Januari ini terutama mulai tanggal 2 sampai 7 Januari ini beberapa wilayah diantaranya Makassar, Maros, Soppeng ini masih potensi cuaca ekstrem," kata Dwikorita.
Untuk itu, dalam rangka mitigasi BMKG meminta masyarakat terus memonitor perkembangan informasi cuaca, karena ini perubahannya bisa sangat cepat. Bisa melalui aplikasi mobile info BMKG yang dapat diinstall melalui aplikasi Store atau Play Store.
"Di situ informasi cuaca mulai hari ini sampai 6 hari kedepan setiap jam tentang curah hujan, suhunya berapa tinggi, kecepatan dan arah angin seperti apa serta kelembabannya seperti apa, ada di aplikasi tersebut dan kita berikan peringatan dini," tutup Dwikorita.
