UPdates—Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyinggung ulah spekulan yang tanpa disadari berpengaruh terhadap pasar modal.
You may also like : 
Jokowi Bantah Resmikan Bandara IMIP Morowali, DPR Bilang Bandara ‘Siluman’
Menurutnya, pelaku mencari keuntungan sesaat namun berdampak kepada pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
You might be interested : 
2 Hari Lalu Bilang tidak Ada, Hari Ini Mensesneg Akui Reshuffle Kabinet Wewenang Presiden
"Kadang-kadang kan banyak juga yang mohon maaf ya ada nakal-nakalnya, mohon maaf ada spekulan-spekulannya. Tidak disadari itu juga memberi pengaruh gitu terhadap nilai tukar atau terhadap indeks harga saham kita di IHSG kita," kata Prasetyo di Kompleks DPR RI, Sabtu, 6 Juni 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari RRI.
Prasetyo mengaku tidak setuju jika pemerintah dianggap kurang berkomunikasi sehingga tidak mampu menenangkan situasi pasar.
Menurutnya, ada situasi tertentu yang membuat pasar modal tertekan namun pemerintah terus berkoordinasi agar nilai tukar rupiah tetap stabil.
"Sebetulnya komunikasi sudah terus disampaikan kepada publik ya. Mari harus kita perbaiki sebagai sebuah masukan, sebagai sebuah kritik yang konstruktif," ujarnya.
Hari ini, digelar rapat koordinasi dengan DPR RI. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
"Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal. Dalam koordinasi hari ini menuntut kerjasama diantara kita semua kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain," tegasnya.
Ia menyadari tidak ada kebijakan yang sempurna sehingga pemerintah menerima berbagai masukan dan kritikan. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Tidak ada sesuatu yang menurut pendapat kami sempurna gitu, tidak ada. Kalau kita merasa ada yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki bersama-sama, karena kan ekonomi ini kan tidak hanya berdiri sendiri-sendiri ya," katanya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu.
Yang terpenting kata dia adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter.
Menanggapi pernyataan Gubernur BI sebelumnya mengenai potensi penguatan rupiah pada Juli hingga Agustus 2026, Hekal menjelaskan bahwa pandangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai target atau batas waktu yang mengikat.
"Saya rasa tidak ada deadline spesifik seperti itu. Itu lebih merupakan dorongan politik. Yang ingin kita lihat adalah stabilitas di dalam pergerakan kurs rupiah," ujar Hekal sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.
Ia menilai, menyentuhnya nilai tukar rupiah pada level Rp18.000 per dolar AS lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar dibandingkan persoalan fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan kondisi yang membaik.
"Angka Rp18.000 ini dianggap sebagai angka psikologis oleh banyak pihak. Namun, menurut kami, ini lebih banyak didorong oleh sentimen. Buktinya, setelah pengumuman APBN triwulan I, kondisi ekonomi dari bulan ke bulan justru semakin membaik," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Hekal mengatakan, jika fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, maka tantangan yang dihadapi lebih banyak berasal dari faktor eksternal. Oleh karena itu, koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan daya tarik rupiah.
"Kita berharap kedua pengendali sektor keuangan kita, yaitu sektor fiskal dan moneter, bisa memiliki koordinasi yang semakin baik. Hari ini kita ingin mendengar dari keduanya, apakah ada hal-hal yang belum sinkron dan bagaimana ke depan sinkronisasi kebijakan itu dapat terus dijaga sesuai koridor masing-masing," katanya.
Hekal menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat fokus memperkuat kebijakan fiskal, sementara Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneternya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Sinergi keduanya, lanjut dia, merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional.
Ia juga menyoroti berkembangnya berbagai narasi di pasar yang menggambarkan seolah-olah terjadi ketidakharmonisan antara otoritas fiskal dan moneter. Bahkan, menurutnya, sempat beredar berbagai isu yang tidak berdasar dan berpotensi memengaruhi persepsi pelaku pasar.
"Yang ramai di pasar seakan-akan ada yang miss. Bahkan sempat muncul berbagai isu hoaks dan spekulasi. Yang ingin kita tunjukkan adalah realitas versus narasi. Kita tidak ingin persepsi yang keliru ini menular dan mengganggu kepercayaan pasar," tegasnya.
Hekal memastikan, selama ini koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia berjalan dengan baik. Namun, Komisi XI DPR RI memandang penting adanya komunikasi yang lebih terbuka kepada publik dan pelaku pasar agar sinkronisasi kebijakan tersebut dapat terlihat secara nyata.
"Kita ingin memastikan kepada para pelaku pasar bahwa koordinasi ini memang berjalan. Kita minta itu bisa ditunjukkan langsung di lapangan sehingga mereka yakin bahwa kondisi sebenarnya tidak seperti yang ditakut-takutkan dalam berbagai narasi di media maupun media sosial," pungkasnya.
