UPdates - Pemerintah Kota Makassar resmi melarang pemasangan reklame, baliho, dan spanduk pada pohon penghijauan di seluruh wilayah kota. Aturan tersebut ditujukan untuk menjaga estetika kota dan kelestarian lingkungan, khususnya ruang terbuka hijau (RTH).
You may also like : 
Kadinkes Makassar Resmi Ditunjuk Jadi Plt Direktur RSUD Daya Gantikan Rusmayani Madjid
Larangan ini dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor: 660/73/S.edar/III/DLH/2025 yang diterbitkan pada Maret 2025. Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan RTH di Kota Makassar.
You might be interested : 
Jabatan Pjs Wali Kota Makassar Sisa 2 Pekan, Ini Pesan Andi Arwin
“Dari dulu ini jadi perhatian. Kalau ada pohon dipaku, hari itu juga harus dicabut. Tidak boleh ada lagi pohon ditempeli spanduk atau baliho,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dikutip Keidenesia dari laman resmi Pemkot Makassar, Rabu, 16 April 2025.
Dalam Perwali tersebut, tepatnya pada Pasal 31 huruf H, disebutkan setiap orang dilarang memasang reklame dengan cara menempelkan atau memaku batang pohon tanpa izin dari pemerintah setempat. Larangan ini juga mencakup aktivitas seperti bazar atau shooting di ruang terbuka tanpa izin.
Appi menilai, pemasangan spanduk dan baliho di pohon tidak hanya merusak keindahan kota, tetapi juga berdampak pada kelangsungan hidup pohon. “Biarkanlah pohon itu tumbuh menjadi pohon hijau nan asri, bukan sebagai tiang atau tempat memasang spanduk,” ucapnya.
Untuk menegakkan aturan ini, Pemkot Makassar menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP untuk menindak pelanggaran, termasuk penempelan iklan politik, promosi usaha, atau bentuk reklame lainnya.
“Pasti, kita siapkan sanksinya, tidak boleh ada pelaku usaha yang merusak pohon dengan promo kegiatan,” jelasnya.
Meski belum memasuki tahun politik, Appi menilai pentingnya mengantisipasi pelanggaran sejak dini. Apalagi ia tidak menampik setiap musim politik banyak pohon di wilayah Kota Makassar yang menjadi alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho ditempelkan.
Padahal kata Appi, untuk pohon yang dipaku akan berdampak pada pertumbuhan pohon yang masuk kawasan RTH di bawah kewenangan DLH.
“Kenapa kami keluarkan sekarang? Supaya nanti saat musim kampanye sudah ada peringatan sejak awal. Kalau nanti dicabut, jangan marah karena sudah ada aturannya,” ujar Appi.
