UPdates—Revolusi kendaraan listrik Indonesia disandera oleh masalah gangster ‘preman’. Itu adalah judul pemberitaan media Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), Minggu, 4 Mei 2025.
You may also like : 
Warga Bakal Repot, LPG 3 Kg hanya Bisa Dibeli di Pangkalan Resmi
Dalam laporan mereka, SCMP menyebut investor kendaraan listrik asing di Indonesia, BYD asal Tiongkok dan VinFast dari Vietnam semuanya menghadapi gangguan dari para preman yang mereka sebut sebagai penegak hukum lokal yang misterius
You might be interested : 
Diserang Gengster, 12.971 Warga Haiti Tinggalkan Rumah
Di Indonesia, kata laporan itu, impian untuk menjadi pusat kekuatan kendaraan listrik di Asia Tenggara berbenturan dengan musuh bebuyutan: kelompok kejahatan terorganisasi preman.
Di laporan itu, SCMP menyebut bahwa para penegak hukum misterius ini, yang telah lama menjadi momok bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil, kini dituduh mengganggu pabrik senilai US$1 miliar milik produsen kendaraan listrik Tiongkok, BYD – sebuah proyek yang dipuji sebagai landasan masa depan ekonomi bangsa.
Dugaan seputar gangguan di pabrik BYD menurut laporan itu terungkap pada 20 April, ketika Eddy Soeparno, wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara terbuka menyuarakan kekhawatirannya setelah mengunjungi pabrik perakitan BYD di Shenzhen, Tiongkok.
Namun, masalah ini tidak terbatas pada BYD. Pembuat kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast, yang tengah membangun fasilitas senilai US$200 juta di kompleks industri yang sama dengan BYD di Subang, Jawa Barat, dilaporkan menghadapi tantangan serupa.
“VinFast juga melaporkan adanya gangguan [oleh preman], tetapi saya telah membantu [mereka] dengan berkomunikasi dengan [para pemimpin] daerah setempat,” demikian SCMP mengutip pernyataan Moeldoko, ketua Asosiasi Industri Kendaraan Listrik Indonesia sebagaimana dilansir keidenesia.tv, Minggu, 4 Mei 2025.
Eddy Soeparno dalam laporan itu memperingatkan bahwa preman mengancam ambisi ekonomi Indonesia, termasuk tujuan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8 persen.
Menurutnya, dengan bertindak tegas terhadap kelompok seperti itu, Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bisnis bahwa pemerintah tidak menoleransi tindakan koboi para preman.
Pejabat dari BYD dan VinFast telah mengecilkan klaim tersebut. Mereka menyebut seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik. Mereka juga memastikan pembangunan pabrik berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ian Wilson, dosen senior di Universitas Murdoch Australia yang menulis buku The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia, mengatakan, isu preman yang mengganggu investasi besar bukanlah hal yang tidak terduga.
“Ketika sebuah perusahaan besar akan masuk ke suatu daerah [di Indonesia], salah satu hal yang biasanya mereka lakukan adalah menemui orang-orang kuat setempat dan berinteraksi dengan mereka,” katanya. “Sepertinya itu adalah kelalaian atau mereka tidak diberi tahu sebagaimana mestinya, karena [gangsterisme] adalah hal yang biasa di Indonesia,” lanjutnya.
Wilson menjelaskan bahwa perusahaan sering kali membayar preman atau menawarkan mereka pekerjaan sebagai satpam atau petugas kebersihan. Namun, berurusan dengan kelompok-kelompok ini menjadi lebih rumit ketika mereka menjadi bagian dari organisasi massa yang kuat atau ormas.
“Jika mereka adalah [organisasi] besar … mereka dapat dikaitkan dengan politisi atau partai politik, di mana mereka merasa dapat lebih tegas atau lebih agresif,” katanya.
Laporan itu juga mengutip Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. "Ormas memiliki daya tawar,” katanya.
Salah satu alasan menguntungkan mengapa ormas menyasar bisnis besar, kata Sugeng, adalah untuk mengendalikan pengelolaan limbah industri – sebuah sektor yang bernilai “ratusan miliar” rupiah.
“Banyak uang beredar di balik ormas yang mengandalkan kekuatan massa. Itulah sebabnya orang-orang menjadi anggota ormas, sehingga mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat," ujarnya.
Bagi Wilson, solusi mengatasi preman dan ormas bukan dengan kekerasan, melainkan negosiasi. Ia menyarankan penegak hukum dan pejabat lainnya untuk membuat kesepakatan dengan mereka dan pendukungnya yang kuat.
“(Premanisme) sangat melekat dalam politik klientelisme dan patronase, pada level yang melampaui hukum dan ketertiban. [Politik Indonesia] adalah tentang membuat kesepakatan. Siapa pun dapat membuat kesepakatan dengan siapa pun karena tidak ada halangan ideologis, dan itu berlaku dari atas sampai ke bawah,” kata Wilson.
