Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kanan); Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah), dan Menteri HAM Natalius Pigai (Foto: Instagram/Kementerian HAM)

Siapa yang Bohong, Pigai Bilang 2 Tahun Jadi Menteri tak Pernah Rapat dengan Menko Yusril, Kemenko Kumham Imipas Membantah

20 November 2026
Font +
Font -
[ai_summarizer]

UPdates—Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengadu ke Komisi XIII DPR terkait kinerja Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

You may also like : menteri hukum ham menko ig44 Ribu Napi akan Dibebaskan Prabowo, Begini Sejarah Amnesti di Indonesia

Pigai mengungkap, selama dua tahun sebulan menjadi menteri, ia tidak pernah diajak Menko Yusril untuk rapat koordinasi.

You might be interested : rieke diah pitaloka4PDIP, PKS, hingga Menteri HAM Bersuara Keras Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon

"Sampai detik ini, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum, tidak pernah diundang oleh Menko untuk rapat sekadar koordinasi pun tidak pernah ada," kata Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Republika.co.id.

Ditegaskan Piagi, dia harus menyampaikan fakta itu ke para legislator demi kebaikan kerja sama antarkementerian.

"Ini pernyataan di Parlemen Pak. Kan Bapak bilang kita boleh jadi, tapi kenyataan ini tidak bisa kita jaga. Bagaimana Menko tidak bisa rapat dengan kementerian/lembaga di bawahnya ya," ujar Pigai.

Mantan komisioner Komnas HAM itu mengaku, menyampaikan secara jujur kondisi Kementerian HAM demi perbaikan negara dan pemerintahan ke depan.

"Jadi khusus untuk ini, sebagaimana yang saya sampaikan, belum pernah kami rapat selama dua tahun. Kementerian/lembaga Menko-Menko lain setiap minggu Pak, kitra enggak pernah Pak," tegas Pigai.

Pernyataan Pigai dibantah Kemenko Kumham Imipas. Mereka menegaskan bahwa koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerianham) tercatat berlangsung dalam berbagai agenda strategis sepanjang 2025-November 2026.

Koordinasi tersebut melibatkan pimpinan kementerian hingga pejabat teknis dalam pembahasan berbagai kebijakan di bidang HAM.

Berdasarkan rekapitulasi surat undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan, terdapat sedikitnya 46 agenda rapat, koordinasi, dan pembahasan kebijakan yang tercatat secara terperinci.

Sebanyak 23 agenda berlangsung pada 2025 dan 22 agenda pada 2026, ditambah satu agenda persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM yang tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan.

Pada tingkat pimpinan, Menteri HAM Natalius Pigai tercatat menghadiri rapat koordinasi (rakor) tingkat pimpinan pada 20 Maret 2025 dan rapat tingkat menteri mengenai RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara pada 19 Agustus 2025.

Wamen HAM Mugiyanto juga menghadiri sejumlah pertemuan dengan Kemenko Kumham Imipas.

Di antaranya, coffee morning, pembahasan agenda strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi HAM, serta rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Koordinasi kedua kementerian mencakup sejumlah agenda strategis.

Itu terkait penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat dan pemulihan korban, pengarusutamaan HAM dalam regulasi, serta pendidikan dan peningkatan kapasitas HAM bagi ASN.

Juga, pelaporan instrumen HAM internasional, perlindungan kelompok rentan, serta penyusunan legislasi dan perjanjian internasional.

"Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun pembahasan teknis, dengan melibatkan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya," kata Karo Humas dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Dijelaskan Mamur, dokumentasi kegiatan dan korespondensi resmi tersebut menjadi bagian dari rekam jejak koordinasi antarkementerian dalam mengawal berbagai agenda kebijakan nasional. "Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian," ujar Mamur.

Dalam isu pemindahan narapidana antarnegara, misalnya, keterlibatan Kemenham tercatat sejak penyusunan draf awal RUU Transfer of Sentenced Persons (TSP) pada Juni 2025, rangkaian rapat panitia antarkementerian pada Juli 2025, serta rapat tingkat menteri pada Agustus 2025.

Belum lagi, pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia pada September 2026.

Pada 2026, koordinasi juga berlanjut dalam pembahasan pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, serta layanan Pos Bantuan Hukum.

Belum lagi, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan.

"Keterlibatan Kementerian HAM dalam berbagai agenda tersebut tidak hanya dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri, tetapi juga Sekretaris Jenderal, Staf Khusus, Staf Ahli, Direktur Jenderal, direktur, kepala pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, hingga pejabat fungsional dan tenaga teknis," tegas Mamur.

Font +
Font -

Related UPdates

Icon IDfinance
Memuat data finansial...
Icon IDweather
Memuat data cuaca...

New Videos

Quote of the Day

capture

John Maxwell

“Ada dua jenis orang di dunia ini: mereka yang ingin menyelesaikan sesuatu dan mereka yang tidak ingin membuat kesalahan.”
Load More >