UPdates - Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan kuota haji sebanyak 7.272 jemaah yang akan diberangkatkan pada tahun 2025. Sementara itu, biaya pelunasan perjalanan haji diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 juta per jemaah.
You may also like : 
Gegara Gus Miftah, DPR Ingin Model Dakwah Diatur Ulang Kemenag
Dirangkum Keidenesia dari berbagai sumber, Jumat, 3 Januari 2025, kuota haji untuk Sulsel telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1579 yang menetapkan pembagian kuota haji untuk masing-masing kabupaten dan kota. Sebagai bagian dari persiapan, Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel bersama 24 kabupaten dan kota di wilayah ini telah melakukan sosialisasi kepada calon jemaah haji (CJH).
Saat ini, tahap persiapan pemberangkatan haji sudah memasuki proses pembuatan paspor. Dari data sementara, lebih dari 50% jemaah yang terdaftar telah memiliki paspor, dengan sekitar 3.245 paspor jemaah terkumpul.
Kemenag Sulsel kini tengah mempersiapkan pembentukan kloter dan melanjutkan proses pemeriksaan administrasi. Mengenai biaya pelunasan, Kemenag Sulsel memperkirakan angka tersebut sekitar Rp 40 juta, berdasarkan usulan Kemenag kepada Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI.
Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya mengajukan biaya haji sebesar Rp 93 juta, yang terdiri dari 70 persen biaya yang ditanggung oleh jemaah, dan 30 persen berasal dari dana nilai manfaat. Dengan demikian, sekitar Rp 65 juta akan ditanggung oleh jemaah, sementara Rp 28 juta berasal dari dana nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sebelumnya, jemaah telah melakukan pembayaran biaya pendaftaran atau down payment (DP) sebesar Rp 25 juta. Dengan demikian, sisa biaya pelunasan yang harus dibayar jemaah diperkirakan sekitar Rp 40 juta.
Namun, jumlah ini belum resmi ditetapkan, karena masih merupakan usulan yang akan dibahas oleh Panja DPR. Keputusan final mengenai biaya perjalanan ibadah haji 2025 diperkirakan akan diumumkan paling lambat pada 10 Januari mendatang.
Dana nilai manfaat, yang merupakan bagian dari biaya haji, berasal dari pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Dana ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
