UPdates - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), indeks Reformasi Birokrasi Sulsel naik dari 74,21 (kategori BB) pada 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada 2024.
Capaian ini menempatkan Sulsel sebagai provinsi dengan nilai indeks tertinggi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Menurut Kemenpan-RB, pencapaian tersebut merupakan hasil nyata dari komitmen Pemprov Sulsel dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
You might be interested : 
Pemprov Sulsel Pusatkan Salat Idul Fitri 1446 H di Masjid Kubah 99 Makassar
Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64 persen selama tahun 2024. Sementara pada aspek Reformasi Birokrasi General, sejumlah indikator juga menunjukkan peningkatan, di antaranya tingkat kepatuhan standar pelayanan publik (91), digitalisasi arsip (84,55), indeks reformasi hukum (98,16), sistem kerja penyederhanaan birokrasi (level 5), indeks SPBE (3,94), dan arsitektur SPBE (level 3).
Reformasi Birokrasi yang dijalankan Pemprov Sulsel mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis Kemenpan-RB.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, ASN, serta dukungan kepala daerah.
“Peningkatan indeks ini membuktikan bahwa upaya kami dalam memperkuat integritas ASN dan memperbaiki tata kelola pemerintahan berjalan di jalur yang benar,” ujar Bustanul dikutip Keidenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Kamis, 1 Mei 2025.
Menurut Bustanul, berbagai inovasi telah dikembangkan, seperti digitalisasi layanan berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta pelatihan berbasis kompetensi dan penerapan sistem merit bagi ASN.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel menegaskan komitmen untuk melanjutkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ke depan, fokus reformasi diarahkan pada mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo, dengan prioritas pada peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi melalui pendekatan transformasi digital.
“Peningkatan nilai indeks ini bukan sekadar angka, tetapi penanda bahwa birokrasi kita semakin matang, responsif, dan profesional,” ujar Bustanul.
