UPdates--Awal Ramadan tahun ini kembali berbeda. Jemaah Tarekat Syattariyah Abu Muda Seunagan di Aceh dan jemaah tarekat Naqsabandiyah di Sumatra Barat sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriyah sejak Kamis, 27 Februari 2025.
Penetapan awal Ramadan Jemaah Tarekat Syattariyah Abu Muda Seunagan ditetapkan berdasarkan hitungan hisab sendiri dan disepakati para ulama dan tengku dayah.
Sementara jemaah tarekat Naqsabandiyah di Sumatra Barat menetapkan 1 Ramadan Kamis kemarin sesuai kesepakatan sejumlah ulama mereka melalui metode hisab, rukyah, dalil, ijma, dan qiyas.
Pada Jumat, 28 Februari 2025 hari ini, giliran jemaah An-Nadzir di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang mulai menjalani puasa Ramadan. Pimpinan Jamaah An-Nadzir, Ustad Samiruddin Pademmui mengatakan, keputusan itu berdasarkan pemantauan hilal menggunakan aplikasi di handphone. Ia menyebut An-Nadzir tetap istiqomah berdasarkan ilmu dan metodologi.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sementara itu telah menetapkan awal puasa pada Sabtu, 1 Maret 2025. Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal.
Dengan metode ini, Muhammadiyah menetapkan bahwa hilal dianggap terlihat jika ketinggiannya lebih dari 3 derajat, meskipun elongasinya belum memenuhi kriteria MABIMS.
Bagaimana dengan versi pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang selama ini selalu menetapkan 1 Ramadan bersamaan?
Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) baru akan mengumumkan jadwal awal puasa Ramadan 2025 Jumat petang nanti.
Pengumuman tersebut akan disampaikan melalui sidang isbat yang sudah menjadi agenda rutin Kemenag.
Meski begitu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah, KH Cholil Nafis, memprediksi bahwa awal bulan puasa Ramadan 1446 H/2025 versi pemerintah berpotensi berbeda.
Hal tersebut disampaikan Dosen UIN Syarif Hadayatullah dan Universitas Indonesia itu dalam cuitannya di akun X pribadinya, @cholilnafis, Jumat hari ini sebagaimana dipantau keidenesia.tv.
"Mulai puasa tahun 1446 H/2025 potensi berbeda tapi lebaran sepakat bersama. Sebab menurut kriteria MABIMS pada tanggal 28/2/2025 untuk imkanurru’yah di Indonesia hanya bisa terpenuhi di Aceh, sedangkan di Jawa Timur apalagi di daerah timurnya lagi lebih sulit untuk imkan melihat bulan," tulisnya.
Ia menjelaskan pada akhir Sya' ban, 28 Februari, tinggi hilal di Jakarta sudah 4 derajat, elongasi (sudut antara titik pusat bulan dan matahari saat terbenam 6,02 derajat). Menurutnya, dalam kriteria MABIMS, imkanur rukyat dianggap sah jika tinggi hilal mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Sedangkan di Jawa Timur kata dia, tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 5,9 derajat. "Elongasinya belum masuk kriteria MABIMS. Awal Syawal in syaa’ Allah tidak ada perbedaan antar ormas," ujarnya.
Andai pemantauan hilal berhasil di Aceh, maka 1 Ramadan 1446 H kemungkinan tetap jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Namun, jika hilal tidak terlihat, maka bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga puasa dimulai pada Minggu, 2 Maret 2025.
"Jika terpaku pada kriteria MABIMS potensi beda sangat mungkin.Pemerintah bisa punya skenario tetap mengisbatkan 1 Ramadan pada Sabtu, baik rukyat berhasil atau tidak," paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kalender NU dan Muhammadiyah 2025 M menyebutkan 1 Ramadan 1446 jatuh pada Sabtu besok. "Namun, NU selalu disertai keterangan bahwa putusan awal bulan hijriyah menunggu hasil ru’yat. Jika hilal gagal terlihat, maka bulan Sya’ban digenapkan 30 hari, maka mulai puasa pada Minggu (2/3/2025)," katanya.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sendiri memprediksi bahwa hilal awal Ramadan sulit terlihat hari ini sehingga awal puasa berpotensi jatuh pada Minggu.
Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaludin mengatakan, posisi bulan saat magrib pada 28 Februari 2025 di Banda Aceh berada di ketinggian 4,5 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Sementara di Surabaya, ketinggian bulan hanya 3,7 derajat dengan elongasi 5,8 derajat.
Dengan posisi hilal seperti itu, kemungkinan rukyatul hilal gagal, sehingga awal Ramadan jatuh pada Minggu. Meski begitu, ia mengatakan bahwa keputusan akhir tetap menunggu hasil Sidang Isbat yang digelar pemerintah.
