UPdates—Rezim Korea Utara meluncurkan inspeksi ekstensif terhadap TV rumah tangga untuk memastikan saluran tetap terkunci. Kampanye ini tampaknya didorong oleh kekhawatiran pemerintah tentang pengaruh budaya asing.
You may also like : 
FBI Punya Bukti Penyebab Covid-19, tapi tak Diizinkan Memberi Tahu Presiden
Sumber di Korea Utara baru-baru ini mengungkapkan kepada Daily NK bahwa departemen keamanan negara di daerah Ungjin (provinsi Hwanghae Selatan) dan Hyesan (provinsi Ryanggang) melakukan kunjungan rumah untuk memeriksa pengaturan televisi.
You might be interested : 
Korea Utara: Senjata Nuklir Kami untuk Perang, bukan Alat Tawar-menawar
Departemen-departemen ini mengikuti arahan Kementerian Keamanan Negara untuk melakukan inspeksi rumah tangga secara acak selama periode tiga bulan untuk memverifikasi bahwa televisi mempertahankan kunci salurannya.
Langkah darurat tersebut dilaksanakan setelah pihak berwenang menemukan semakin banyak warga Korea Utara yang diam-diam menonton siaran Korea Selatan dan Tiongkok.
Inspeksi tersebut menargetkan wilayah di provinsi Hwanghae Selatan dan Ryanggang—wilayah yang berbatasan dengan Korea Selatan dan Tiongkok tempat sinyal asing dapat diterima.
Korea Utara melarang perangkat elektronik yang tidak terdaftar untuk mencegah informasi dari luar masuk ke negara tersebut. Warga negara yang tertangkap menggunakan perangkat yang tidak sah akan menghadapi konsekuensi yang berat.
Undang-Undang Penolakan Ideologi dan Budaya Reaksioner negara tersebut membahas pembatasan ini dalam Pasal 17, yang menyatakan: “Badan, perusahaan, organisasi, dan warga negara tidak boleh mengonsumsi propaganda yang tidak murni di televisi atau radio tanpa kunci saluran dan tidak boleh menyebarkan propaganda tersebut kepada orang lain.”
Pasal 33 dari undang-undang yang sama mengamanatkan bahwa siapa pun yang melanggar perintah penggunaan perangkat elektronik atau peralatan transmisi termasuk televisi, radio, dan komputer akan dihukum kerja disiplin atau, dalam kasus yang parah, hingga lima tahun kerja paksa.
Ketika warga Korea Utara membeli televisi, mereka harus segera memberi tahu pihak keamanan negara. Petugas kemudian mengunci saluran secara fisik dan menempelkan stiker dari Biro No. 27, memastikan penduduk hanya dapat mengakses saluran yang disetujui seperti Korean Central Television.
Di Ungjin dan Hyesan, petugas keamanan melakukan penggerebekan mendadak ke rumah-rumah acak untuk memeriksa kunci televisi dan stiker Biro No. 27.
Penggerebekan ini secara khusus menargetkan penduduk yang mungkin menonton siaran asing pada perangkat yang tidak terkunci atau tidak terdaftar di daerah perbatasan tempat sinyal televisi Korea Selatan dan Tiongkok dapat diterima.
Sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari Daily NK pada Kamis, 27 Maret 2025, penduduk di daerah yang terkena dampak dilaporkan merasa cemas dengan pemeriksaan ini.
"Orang-orang takut jika mereka tertangkap, mereka mungkin akan dikirim ke kamp kerja paksa atau, lebih buruk lagi, dipaksa pindah. Relokasi menghadirkan prospek yang menegangkan untuk berjuang bertahan hidup di lingkungan yang tidak dikenal," kata seorang sumber dari provinsi Hwanghae Selatan kepada Daily NK.
Warga setempat telah menyatakan rasa frustrasi karena keluarga pejabat di organisasi negara—termasuk anggota partai, personel keamanan, dan polisi—tampaknya terbebas dari penggerebekan ini.
Menurut sumber di provinsi Ryanggang, seorang pejabat partai di sebuah daerah di provinsi Ryanggang pada sebuah pertemuan pribadi sempat mengeluh bahwa tidak ada gunanya menonton saluran berbahasa Mandarin karena banyaknya iklan.
"Pernyataannya menyiratkan bahwa pejabat pemerintah dapat beralih ke saluran berbahasa Mandarin tanpa hukuman. Penduduk setempat mengeluh bahwa penggerebekan saat ini tidak berdampak pada keluarga pejabat negara,” ujar sumber itu.
