UPdates—Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda berharap proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 berjalan lancar dan tanpa ada pelanggaran. Ia tidak ingin hasil PSU digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK).
You may also like : 
Sidang Sengketa Pilkada Dimulai Pekan Depan, Ini Imbauan Komisi II ke MK
Rifqi dalam pesan singkatnya kepada wartawan menegaskan, Komisi II DPR melalui fungsi pengawasannya terus membangun koordinasi yang intensif dengan seluruh penyelenggara pemilu agar PSU berjalan dengan baik.
You might be interested : 
MK Terima 275 Kasus Pilkada 2024, 15 Aduan Pilgub
"Komisi II DPR membangun koordinasi, baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP agar seluruh pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU itu tidak terjadi lagi pada PSU yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan," ujarnya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Kamis, 10 April 2025.
Ia mengatakan, KPU dan Bawaslu harus memperhatikan seluruh alasan MK yang memerintahkan dilaksanakannya PSU di kabupaten, kota, dan provinsi. Hal yang menjadi dasar atau acuan bagi MK memerintahkan PSU itu tidak boleh terulang kembali.
Salah satunya terkait pelanggaran berupa kesalahan administrasi hingga adanya penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara (ASN) dalam PSU. Menurutnya, hal ini jangan sampai terulang kembali.
"Kita punya pengalaman PSU di atas PSU. Hasil PSU dibawa kembali ke MK dan MK memerintahkan PSU ulang," ujarnya.
Politikus Fraksi Partai Nasdem ini menegaskan, PSU di atas PSU akan merugikan semua pihak dan berpotensi menimbulkan polemik di masa yang akan datang.
"Ini tentu merugikan semua pihak, bukan hanya terkait dengan pembiayaan pilkada tapi juga kepastian hukum terkait dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif," pungkasnya.
