UPdates—Peristiwa keracunan program makan bergizi gratis (MBG) terus berlanjut. Terbaru menimpa 282 siswa di Garut, Jawa Barat.
You may also like : 
Pesawat Latih Jatuh, Eks Kadispen TNI-AU Marsma Fajar Adriyanto Tewas
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut melaporkan keracunan MBG terjadi di Kecamatan Kadungora dan Kecamatan Leles.
You might be interested : 
Bukan Duit Prabowo atau Swasta, Istana: Seluruh Program MBG Didanai APBN
Para korban ini merupakan pelajar dari empat sekolah, yakni SDN 3 Talagasari, SMPN 1 Kadungora, SMP PGRI, dan SMA Annisa. Mereka mengalami gejala yang serupa, yakni mual, pusing, muntah, diare, dan sesak napas
"Total pasien 282 orang," ujar Kepala Dinkes Kabupaten Garut Leli Yuliani melalui keterangan resmi kepada awak media, Rabu, 1 Oktober 2025.
Menurut Leli, pasien yang ditangani di tingkat puskesmas atau rumah sakit pada Selasa, 30 September 2025 sebanyak 147 orang. Sedangkan pasien baru pada Rabu hari ini sebanyak 135 orang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya kasus keracunan MBG. Ia secara khusus menyoroti kasus keracunan MBG yang menimpa siswa-siswi SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang terjadi setelah kejadian di Ciamis dan Lampung.
“Dengan demikian, keracunan akibat MBG terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir," kata Charles dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
Bagi Charles, fakta ini menunjukkan masalah serius dalam tata kelola program MBG. "Fakta bahwa kasus keracunan terjadi hampir setiap hari membuktikan adanya persoalan serius dalam tata kelola program ini. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan menganggapnya sekadar kasus insidental. Sebab, keselamatan serta kesehatan anak-anak adalah taruhan yang tidak bisa dinegosiasikan," tegasnya.
Karena itu, pimpinan komisi DPR yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) itu mendesak pemerintah segera bertindak tegas. Charles ingin agar ada audit menyeluruh.
"Saya mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan,” katanya.
Legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut melanjutkan, audit ketat dan independen harus dilakukan terhadap seluruh mata rantai penyediaan makanan. “Mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi," ujarnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya alternatif yang lebih efektif dan transparan dalam pelaksanaan MBG. Ia mendorong BGN untuk mempertimbangkan dapur sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang lebih dekat dengan siswa untuk menghindari kontaminasi selama di jalan.
"Pemerintah dalam hal ini BGN harus mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai alternatif yang lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi oleh guru, orang tua, serta masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harusnya belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti Jepang dan Tiongkok yang telah puluhan tahun menjalankan program makan siang sekolah dengan basis dapur sekolah.
"Pemanfaatan dapur sekolah dengan pengawasan dari orang tua murid jelas efektif untuk meminimalisir kontaminasi bakteri dalam proses masak dan distribusi, sehingga keamanan pangan lebih terjaga," sebut Charles.
Charles juga mengusulkan mekanisme penyajian makanan yang lebih baik dengan mempercayakan sekolah dalam penyelenggaraan MBG.
Dengan anggaran yang disediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG dengan cara makan prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh.
“Sehingga tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan ribu paket dalam sehari untuk banyak sekolah. Sebab hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG," jelas Charles.
