UPdates - Kasus terbitnya 1.758 Sertifikat Hak Milik (SHM) di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau menjadi perhatian besar publik.
You may also like : 
Kesal Banyak Kepala Kantor Mangkir Rapat, DPR: Pak Menteri, Mohon Pasukannya Ditertibkan
Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun tak tinggal diam. Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, menyatakan bahwa sekitar 400-an SHM di kawasan pelestarian alam tersebut sudah batal alias dicabut per Rabu, 9 Juli 2025.
Pembatalan ratusan SHM tersebut dilakukan karena telah terbukti tumpang tindih dengan kawasan hutan yang mencakup Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Kementerian ATR/BPN RI pun masih mengevaluasi dan memverifikasi ribuan SHM yang lainnya untuk mengambil keputusan, apakah dicabut atau tidak.
Menteri Nusron Wahid menekankan bahwa pembatalan seluruh SHM tak dapat terlaksana secara serentak. Pihaknya menunggu bupati setempat mencabut Surat Keputusan (SK) Reforma Agraria yang mengakibatkan ribuan SHM terbit di rentang tahun 1999 hingga 2006 silam.
Nusron Wahid memaparkan bahwa SHM yang terbukti melanggar kawasan hutan secara otomatis batal apabila pencabutan SK Bupati telah terjadi. Dia juga mengakui bahwa polemik terbitnya sertifikat tanah di Taman Nasional Tesso Nilo tak terlepas dari kelalaian pegawai Kementerian ATR/BPN.
Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan telah berhasil menguasai kembali 81 ribu hektare area di Taman Nasional Tesso Nilo per Juni 2025. Sekitar 60 ribu haktare sempat beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit ilegal selama bertahun-tahun lamanya.
Oleh karena itu, hanya 20 ribu hektare area yang masih dalam bentuk hutan di Taman Nasional Tesso Nilo. Area ini juga telah mencakup enam desa, 14 dusun, dan empat sekolah dengan penduduk sekitar lima ribu jiwa.
