UPdates—Sebanyak 62.538 kepala keluarga (KK) di Kota Makassar sudah masuk dalam data calon penerima manfaat pembebasan retribusi sampah.
You may also like : 
Tol, QRIS, dan Transaksi Debit Card Bebas PPN 12 Persen
Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah, yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga serta meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan di seluruh wilayah Makassar.
Saat ini Pemkot sedang melakukan uji coba di beberapa kecamatan, dan menargetkan realisasi penuh program ini rampung bulan Juli 2025.
Program Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini mendapat apresiasi positif dari warga. Pemkot dinilai sudah menunjukkan komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Tak hanya apresiasi, dalam unggahan di Instagram Pemkot Makassar, warga juga meminta adanya terobosan dalam pengelolaan sampah rumahan. Termasuk yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar seperti yang sudah dilakukan di Pulau Jawa.
Selain itu, warga berharap ada pembenahan dalam pola pembayaran bagi mereka yang tidak masuk dalam program gratis retribusi ini dengan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
"Semoga juga yang tidak terdampak atau tetap membayar, pembayarannya bisa via QRIS agar masyarakat yakin bahwa uangnya langsung masuk ke kas pemkot," tulis salah satu warga sebagaimana dipantau keidenesia.tv, Rabu, 9 Juli 2025.
Pada pemerintahan sebelumnya, Pemkot Makassar sudah pernah menyampaikan rencana menerapkan pembayaran retribusi sampah secara non-tunai melalui QRIS. Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran iuran sampah dan memastikan retribusi sampah terserap dengan baik.
Rencana ini muncul setelah adanya laporan mengenai penyelewengan iuran sampah oleh oknum RT/RW. Dengan sistem QRIS, diharapkan pembayaran retribusi sampah menjadi lebih transparan dan efisien.
