UPdates - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr. Jufri Rahman, memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk delapan Rumah Sakit Provinsi Sulsel. Kedelapan rumah sakit tersebut mendapat evaluasi terkait perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan rumah sakit di tahun yang akan datang.
Delapan rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Pemprov Sulsel, yakni RSUD Labuang Baji, RSUD Haji, RS Ibu dan Anak Fatima, RS Ibu dan Anak Pertiwi, RSKD Gigi Mulut, RSUD Sayang Rakyat, RS Dadi, dan RSUD La Mappapenning Bone, terus mendapat perhatian khusus dari Pj Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, terkait peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, delapan rumah sakit di bawah koordinasi Pemprov Sulsel memaparkan program, capaian kinerja, serta target pendapatan dan program yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025.
You might be interested : 
77 Lulusan IPDN Angkatan XXX Terima SK Penempatan PNS di Sulsel, Begini Rinciannya
"Rapat ini adalah urung rembuk untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan rumah sakit ini di tahun 2024, lalu masalah dan kendala apa yang ditemui, kemudian kita bersama-sama mencari solusinya supaya kejadian itu tidak berulang di tahun 2025 ini," kata Jufri Rahman dikutip Keidenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Selasa, 21 Januari 2025.
Lebih lanjut, Jufri Rahman meminta agar seluruh rumah sakit milik Pemprov Sulsel memaparkan target kinerja mereka untuk tahun 2025, dengan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2024. Meskipun target tersebut sudah ditetapkan dalam APBD Pokok 2025, ia berharap agar target tersebut bisa disesuaikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
"Sebaiknya target itu mengacu pada realisasi tahun 2024. Meskipun sudah ditetapkan dalam APBD 2025, kita akan sesuaikan di anggaran perubahan nanti," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Labuang Baji, dr. Rachmawati Syahrir menjelaskan, tujuan dari rapat ini adalah untuk menilai indikator kinerja rumah sakit provinsi berdasarkan capaian tahun 2024. Dia berharap ada keberagaman indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang sama dalam mengevaluasi kinerja rumah sakit.
"Indikator yang digunakan diharapkan dapat bervariasi, namun tetap memiliki alat ukur yang sama untuk menilai keberhasilan atau hal-hal yang perlu diperbaiki," ungkap dr. Rachmawati.
Selain itu, rapat ini juga membahas kendala-kendala yang menjadi hambatan, seperti rendahnya pendapatan rumah sakit dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Penganggaran dan strategi pemasaran menjadi poin utama yang dibahas dalam mencari solusi agar rumah sakit milik Pemprov Sulsel bisa lebih kompetitif.
"Masalah penganggaran dan strategi pemasaran menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar rumah sakit daerah dapat bersaing lebih baik," tegas dr. Rachmawati.
