UPdates—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai pelaksanaan Ramadhan Leadership Camp melalui upacara pembukaan yang digelar di Aula Arafah, Asrama Haji Makassar, Minggu, 22 Februari 2026 pagi.
You may also like : 
Wali Kota Makassar Larang Pegawai Pemkot Pamer!
Kegiatan ini menjadi titik awal pembinaan kepemimpinan ASN Pemprov Sulsel selama bulan suci Ramadhan.
You might be interested : 
Banyak Laporan, Kemendagri Setop Penyaluran Bansos APBD Jelang Pilkada 2024
Upacara pembukaan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan dan diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur ASN lingkup Pemprov Sulsel.
Para peserta mengenakan busana sesuai ketentuan, mencerminkan kesederhanaan, kerapian, serta kekhidmatan suasana Ramadhan.
Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel dan lembaga vertikal turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa Ramadhan Leadership Camp dirancang sebagai sarana pembekalan komprehensif bagi ASN. Khususnya dalam penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman program prioritas Presiden dan Pemerintah Provinsi, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pembekalan ini juga menitikberatkan pada pembinaan karakter dan akhlak ASN agar semakin profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Ramadhan Leadership Camp menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Muhammad Jufri dalam laporannya menyampaikan bahwa Ramadhan Leadership Camp merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sulsel yang dilaksanakan melalui BPSDM sebagai upaya penguatan kapasitas ASN secara holistik.
“Kegiatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan manajerial, tetapi juga pada dimensi integritas, karakter kepemimpinan, serta penguatan spiritual ASN,” kata Prof. Jufri sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website Pemprov Sulsel, Minggu, 22 Februari 2026.
Ia menjelaskan, latar belakang pelaksanaan kegiatan ini didasari kebutuhan akan ASN yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan dinamis.
Momentum bulan suci Ramadhan dipandang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai amanah, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepemimpinan berkarakter.
Tercatat sebanyak 938 peserta mengikuti Ramadhan Leadership Camp. Terdiri atas 735 pejabat struktural lingkup Pemprov Sulsel, 100 kepala sekolah, 16 direksi BUMD, serta panitia pelaksana yang sekaligus menjadi peserta.
Selama pelaksanaan, peserta mengikuti rangkaian materi strategis, di antaranya Kebijakan Nasional dengan tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam ASTA CITA, Wawasan Kebangsaan, Success Story Swasembada Pangan, serta Spiritual Leadership yang membahas Rukun Iman, meliputi iman kepada Allah, malaikat Allah, dan kitab-kitab Allah, disertai kegiatan spiritual lainnya.
Untuk mengukur capaian pembelajaran, setiap peserta menjalani evaluasi melalui pre-test dan post-test pada setiap materi.
Evaluasi aspek spiritual dilakukan melalui penyetoran hafalan Juz 30 kepada ustaz dan ustazah pendamping yang dijadwalkan sebelum pelaksanaan salat tarawih berjamaah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap terbangun kepemimpinan ASN yang berintegritas, berkarakter, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus tercipta keseimbangan antara kapasitas intelektual, emosional, dan spiritual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgouwansyah, S.STP., M.E., menyampaikan apresiasi atas berlangsungnya kegiatan ini. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pembekalan.
“Saya pertama-tama mengucapkan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah mengumpulkan hampir 1.000 pejabat dalam satu ruangan di bulan suci ini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bersejarah untuk perubahan Sulawesi Selatan yang lebih baik,” ujar Cheka.
Menurut Cheka, model penguatan kepemimpinan ASN yang dilaksanakan Pemprov Sulsel patut diapresiasi dan memiliki potensi untuk direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.
“Saya secara pribadi dan prinsip mengapresiasi kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini. Kenapa tidak (dicontoh)? Daerah tentu punya skema dan strategi masing-masing. Mengumpulkan eksekutif dalam satu forum seperti ini adalah hal yang baik,” ujar Cheka.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan semacam ini adalah memastikan seluruh program pemerintah daerah dapat dieksekusi secara selaras dengan kebijakan nasional.
“Pertama, kita harus memastikan sinergitas tetap berjalan. Itu bisa dilakukan melalui dua hal, yakni kejelasan kebijakan dan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah. Dengan begitu, arahan pusat dapat diterjemahkan dan dieksekusi secara tepat di daerah,” jelasnya.
Dalam pembekalannya, Cheka juga mengulas klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus menegaskan tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah.
Tujuan tersebut meliputi pemerataan dan keadilan distribusi pembangunan regional, mendorong inovasi dan terobosan pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, penguatan kehidupan demokratis, serta pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, otonomi daerah diarahkan untuk menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi daerah juga bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat, memperkuat sinergi peran dan fungsi kementerian/lembaga serta DPRD yang didukung perangkat daerah yang andal, serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas di daerah.
Meski begitu, Cheka mengingatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.
Terkait evaluasi pelaksanaan otonomi daerah selama hampir 25 tahun terakhir, Cheka menyampaikan bahwa secara umum indikator makro nasional menunjukkan tren yang semakin membaik.
“Hampir seluruh indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, usia harapan hidup, hingga akses air bersih, secara keseluruhan membaik. Tahun 2020 sempat menjadi tantangan besar akibat pandemi Covid-19, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok dan pendapatan per kapita menurun,” ungkapnya.
Untuk Sulawesi Selatan, Cheka menilai capaian daerah ini relatif sejalan dengan tren nasional, bahkan menunjukkan kinerja yang menonjol pada sejumlah urusan pemerintahan.
Berdasarkan gambaran umum evaluasi kinerja urusan pemerintahan provinsi seluruh Indonesia tahun 2024, urusan pendidikan di Sulawesi Selatan berada pada skor sangat tinggi, yakni 4,5 (rentang tertinggi 4,21–5,00). Urusan kesehatan juga mencatat nilai 4,5.
Sementara itu, urusan sosial di Sulawesi Selatan mencatat indeks tertinggi secara nasional dengan nilai 5, disusul urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dengan nilai 4,8.
Cheka menegaskan bahwa capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui pemahaman peran masing-masing unsur pemerintahan.
“Setiap unsur harus memahami posisinya dan memberikan kontribusi terbaik. Ujung dari semua ini adalah satu, yakni kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
