UPdates—Kebijakan terbaru pemerintah perihal liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang mengatur penyaluran gas melon mulai 1 Februari hanya lewat pangkalan resmi merepotkan warga.
Antrean panjang dan melelahkan terjadi di mana-mana. Bahkan, seorang ibu rumah tangga di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dilaporkan meninggal dunia setelah berjam-jam mengantre LPG 3 kilogram, Senin 3 Februari 2025.
Korban, Yonih (62) diduga kelelahan setelah mengantre sejak pagi hari. Adik korban, Rohaya (51) menyebut sang kakak yang berprofesi sebagai pedagang makanan berkeliling mencari LPG 3 kg sejak pagi dan tidak dapat-dapat meski sudah antre di agen berjam-jam.
Peristiwa itu membuat publik semakin geram. Pegiat media sosial, Maudy Asmara menyebut warga meninggal karena kebijakan pemerintah yang menyengsarakan dan mengeritik Bahlil. "Woy Bahlil Lahadalia gara-gara kebijakan anda nih! " tulisnya di X sebagaimana dipantau keidenesia.tv, Selasa, 4 Februari 2025.
Ia mengatakan, kebijakan ini sangat menyulitkan warga. Apalagi, beberapa pangkalan ternyata masih tutup saat warga sudah mengantre panjang. "Disuruh beli ke pangkalan tapi pangkalan malah tutup. Pemerintah maunya apa dah?" sindirnya.
Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu juga bereaksi sangat keras. "Pak Bahlil, Anda mengaku orang kampung tapi justru sejak menjabat - selalu menyusahkan orang kampung. Itu namanya orang kampungan," tegasnya.
Bagi Said Didu, kebijakan Bahlil selalu merugikan masyarakat. "Tolong tunjukkan apa manfaat pak Bahlil ini terhadap rakyat dan negara sejak dia menjabat," ujarnya.
Tak hanya dikritik, publik juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi posisi Bahlil di Kabinet Merah Putih.
"Semoga Presiden Prabowo segera mengevaluasi kerja Bahlil yang tidak becus," kata pegiat media sosial, Agus Widodo dalam unggahan di akun X-nya, @arwidodo.
Bahlil Lahadalia sendiri membantah penyaluran gas LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi sebagai pembatasan gas subsidi. Ia menegaskan kuota tetap sama begitu juga dengan harganya. Hanya saja, kata Bahlil, saat ini masih dalam masa transisi setelah sebelumnya masyarakat terbiasa membeli di pengecer.
Dalam video-video yang ramai beredar di media sosial, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu juga membantah terjadinya kelangkaan meski fakta di lapangan dengan jelas menunjukkan bagaimana sulitnya warga untuk mendapatkan LPG 3 kg.
"Langka sih nggak. tapi kalau satu rumah tangga mau borong 30, lah piye toh. Langka sih nggak. Saya pastikan tidak ada. Tapi memang, setiap rumah tangga dibatasi," katanya.
Membela kebijakannya yang tidak populer, Bahlil Lahadalia menegaskan langkah ini mereka lakukan untuk memastikan bahan bakar bersubsidi itu bisa tepat sasaran dan harganya terkontrol.
"Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Harganya dimainkan. Dalam rangka menertibkan ini maka kita buatlah regulasi. Beli di pangkalan. Karena, harga di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan dinaikkan, izinnya dicabut. Dikasi denda," tegasnya.
