UPdates—Selusin negara bagian Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan yang menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump secara ilegal mengenakan kenaikan pajak kepada warga Amerika melalui tarif.
You may also like : 
Balita 3 Tahun Bunuh Adiknya yang Masih Bayi saat Main, Ayah yang Tertidur Dijerat Pasal Berlapis
Ke-12 negara bagian yang menggugat pemerintahan Trump yakni Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon, dan Vermont.
You might be interested : 
Perang Dagang, Ekonom Sarankan Nego Amerika, Ini Instruksi Prabowo
"Dengan mengklaim kewenangan untuk mengenakan tarif yang sangat besar dan terus berubah pada barang apa pun yang masuk ke Amerika Serikat yang dipilihnya, untuk alasan apa pun yang dianggapnya tepat untuk menyatakan keadaan darurat, presiden telah menjungkirbalikkan tatanan konstitusional dan mendatangkan kekacauan pada ekonomi Amerika," kata gugatan tersebut sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari Anadolu, Kamis, 24 April 2025.
Trump mengenakan tarif melalui Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), yang memberi presiden kewenangan untuk memberlakukan kewenangan tersebut sebagai tanggapan terhadap ancaman yang tidak biasa dan luar biasa.
Gugatan tersebut meminta perintah pengadilan untuk menghentikan tarif berdasarkan IEEPA. Mereka mengatakan bahwa Trump tidak memiliki kewenangan yang dideklarasikan sendiri untuk mengenakan kenaikan pajak dan bahwa Kongres tidak pernah bermaksud agar hal itu digunakan untuk tarif.
"Dalam hampir lima dekade sejak IEEPA diberlakukan, tidak ada presiden lain yang mengenakan tarif berdasarkan adanya keadaan darurat nasional, meskipun ada kampanye antinarkotika global yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan defisit perdagangan yang sudah berlangsung lama," lanjut gugatan tersebut.
Gugatan yang diajukan pada hari Rabu waktu setempat bergabung dengan kelompok negara bagian lain yang telah menggugat pemerintahan Trump atas tarif yang dikenakan, termasuk sekelompok bisnis kecil AS dan New Civil Liberties Alliance, sebuah kelompok hak-hak sipil.
Negara bagian California minggu lalu mengumumkan gugatannya sendiri terhadap Trump, dengan alasan bahwa pemerintahannya tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan tarif dan mengklaim bahwa hal itu telah menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi California, gubernurnya, dan penduduknya.
Gedung Putih terus mempertahankan pendiriannya bahwa defisit perdagangan dengan negara lain merupakan keadaan darurat nasional.
"Donald Trump berjanji akan menurunkan harga dan meringankan biaya hidup, tetapi tarif ilegal ini akan berdampak sebaliknya pada keluarga Amerika," kata Jaksa Agung New York Letitia James dalam sebuah pernyataan.
Ia menegaskan, tarifnya melanggar hukum. "Dan jika tidak dihentikan, akan menyebabkan lebih banyak inflasi, pengangguran, dan kerusakan ekonomi," tegas James.
Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York dan juga meminta perintah pengadilan untuk menghentikan tarif timbal balik di seluruh dunia yang akan segera diberlakukan yang dihentikan awal bulan ini.
