UPdates—DPR RI menyesalkan banyaknya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang memutuskan mundur karena alasan penempatan yang jauh.
You may also like : 
Pemindahan ASN ke IKN, DPR Ingatkan Menteri Rencana yang Gagal di 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, mundurnya 1.967 calon abdi negara ini sebagai suatu sinyal bahwa proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu dievaluasi secara menyeluruh.
You might be interested : 
Eks Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh Dilantik Jadi Kepala BKN Gantikan Haryomo Dwi Putranto
Menurut Puan, tingginya angka pengunduran diri CPNS bukan merupakan fenomena biasa, melainkan indikator yang menunjukkan sistem yang ada belum mampu menjawab ekspektasi dan kebutuhan generasi muda.
Proses rekrutmen CPNS tegas Puan tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir.
"Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis di Jakarta sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Sabtu, 26 April 2025.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 1.967 calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan gaji kecil hingga penempatan yang jauh.
Para CPNS itu mundur disebut karena skema optimalisasi yang dilakukan pemerintah. CPNS tersebut semula tak lolos di pilihannya, lalu menjadi diterima di daerah lain karena formasi tersebut tidak ada pendaftar.
Sebagai contoh, ada CPNS dosen yang tidak diterima di Sosiologi Universitas Negeri Jember (Unej). Namun, ada formasi serupa dibuka di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nol pelamar.
Puan menilai ada faktor kelemahan perencanaan dalam rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan. Jika ini tidak diperbaiki, Puan menyebut negara akan kehilangan SDM yang berkualitas.
"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," tutur mantan Menko PMK tersebut.
Puan pun mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN dengan memperhatikan sejumlah aspek penting. Mulai dari transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.
Tak hanya itu, Puan menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam merancang proses seleksi, terutama untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
"Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak," terang Puan.
Cucu Bung Karno itu lebih lanjut mengingatkan bahwa ketertarikan generasi muda untuk menjadi PNS tidak bisa lagi mengandalkan iming-iming stabilitas dan pensiun semata. Menurut Puan, generasi muda saat ini juga mencari makna dalam pekerjaan, peluang bertumbuh, serta kualitas hidup yang seimbang.
"Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman," ujarnya.
"Kalau proses rekrutmen ASN masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur. Sistem rekrutmen ASN harus beradaptasi dengan zaman,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sebagai mitra pemerintah, DPR disebut akan memberikan masukan konstruktif dalam mendorong pembenahan manajemen ASN. Puan memastikan bahwa isu ini akan menjadi perhatian serius dalam pengawasan dan legislasi ke depan.
"Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing," tutup perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad juga menyoroti mundurnya 1.957 CPNS, yang menurutnya merupakan musibah nasional.
"Mundurnya 1.957 orang itu akibat tata kelola penerimaan CPNS yang tidak profesional. Mayoritas CPNS mundur karena lokasi penempatan yang jauh dari domisili," kata Ali Ahmad.
Politisi Fraksi PKB ini mengatakan, persoalan itu terjadi disebabkan karena kebijakan yang tanpa pertimbangan matang, tidak melalui kajian, dan tidak belajar dari kebijakan solutif seperti sistem zonasi dalam penerimaan siswa/pelajar.
Ali Ahmad menyatakan, mundurnya CPNS selain berdampak hilangnya harapan sebagai PNS ketika diterima, juga larangan mengikuti penerimaan ASN di periode berikutnya sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021.
Menurutnya, beberapa lembaga negara, seperti BIN, TNI, Polri memberlakukan sanksi denda atau ganti rugi bagi CPNS yang mengundurkan diri.
"Kejadian ini nampak memposisikan rakyat selaku pemegang hak konstitusional untuk memperoleh status ASN sebagai korban kebijaksanaan yang tidak profesional," ujarnya.
Ali Ahmad menegaskan bahwa kebijakan penempatan ASN di luar domisili atau peminatan CASN jelas sangat memberatkan dan menunjukkan manajemen pemerintahan yang tidak adaptif dan empatik.
"Terlebih gaji ASN kita tergolong sangat rendah. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah," bebernya.
Seperti Puan, ia mendesak Menpan RB melakukan evaluasi total terhadap kebijakan tersebut. Mestinya kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus melalui kajian komprehensif, melibatkan pakar, akademisi, ormas, dan harus berkonsultasi dengan DPR.
Ali Ahmad menyatakan, jika Menpan RB terus melakukan blunder dalam kebijakannya, maka DPR juga akan kena getahnya. Sebelumnya, DPR ikut menanggung dampak dari penundaan pengangkatan PPPK dan PNS.
"Ingat, akibat kebijakan yang keliru menunda pengangkatan PPPK dan PNS beberapa waktu lalu, kami para anggota DPR ini yang kena getahnya," pungkasnya.
Total ada lima instansi yang CPNS-nya paling banyak mengundurkan diri. Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 640 orang, Kementerian Kesehatan 575 orang, Kementerian Komunikasi 154 orang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 131 orang, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 121 orang.
Alasan mundurnya CPNS tersebut terbagi ke dalam 12 poin. Paling banyak adalah 1.285 orang memilih mundur karena unit penempatannya jauh dari domisili. Lalu, terkendala izin keluarga (320 orang), kondisi kesehatan orang tua (156 orang), dianggap mengundurkan diri oleh usulan instansi (92 orang), dan sedang/akan melanjutkan pendidikan (44 orang), kondisi kesehatan pribadi (21 orang).
Alasan lainnya, kontrak dengan institusi/penyedia kerja lain (13 orang), salah memilih formasi unit penempatan (11 orang), kondisi kesehatan pasangan (8 orang), tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai batas waktu (8 orang), merasa tidak berhak atas kelulusan (6 orang), dan penghasilan tidak sesuai ekspektasi (3 orang).
