UPdates—Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, mengimbau masyarakat tidak suuzan dan menghakimi penulisan ulang sejarah Indonesia. Politikus Gerindra itu meminta warga melihat progres penulisan ulang sejarah nasional tersebut.
You may also like : 
Menteri Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Massal 98, Guru Besar UGM Minta Pasang Hati
Mantan anggota DPR RI itu menegaskan hal ini usai rapat kerja Komisi X DPR di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
"Lihat dulu bahwa penulisan ulang sejarah ini sedang dibuat para sejarawan dan ahli profesional," katanya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari RRI.co.id, Rabu, 2 Juli 2025.
Ia menyoroti sikap publik yang menolak pengulangan penulisan buku sejarah. Menurutnya, itu hal yang keliru karena telah melupakan pernyataan Bung Karno bahwa jangan pernah melupakan sejarah.
Sarjana Sejarah itu menjelaskan banyaknya kekosongan di dalam buku sejarah membuat Kementerian Kebudayaan tergerak untuk memperbarui penulisan sejarah Indonesia. Pembaruan ini akan ditulis pada Buku Sejarah Indonesia yang segera rampung pada Agustus 2025.
Fadli menjamin penulisan ulang sejarah ini lebih menekankan pada tone positif. "Jadi, sejarah Indonesia yang ditulis ini tidak ada yang aneh-aneh," tegasnya.
Menbud juga memberi keleluasaan kepada sejarawan untuk menulis ulang sejarah Indonesia yang akan dikaji kembali pada Juli 2025. Dia memastikan hal itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Segera Uji Publik
Kementerian Kebudayaan akan menggelar uji publik terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia dalam waktu dekat. Fadli Zon, mengatakan kegiatan tersebut memungkinkan berbagai pihak untuk memberikan masukan dan saran.
"Kami akan melaksanakan uji publik terhadap isi naskah sejarah Indonesia yang ditulis ulang," katanya.
Uji publik ini untuk memastikan bahwa penulisan ulang sejarah lebih inklusif dan merepresentasikan berbagai perspektif. Selain itu membantu mengidentifikasi potensi bias atau kesalahan dalam naskah sejarah nasional yang ditulis ulang.
Dijelaskan Fadli, uji publik dapat meningkatkan akuntabilitas proses penulisan sejarah karena melibatkan partisipasi publik. "Ini memungkinkan para ahli sejarah, akademisi, serta masyarakat umum memberikan umpan balik," ujarnya.
Fadli mengatakan saat ini proses penulisan ulang sejarah Indonesia telah mencapai 80 persen. Kegiatan ini melibatkan sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Namun demikian, Menbud belum bisa mamastikan kapan persisnya uji publik penulisan ulang sejarah dimulai.
"Kalau tanggal itu masalah teknis, tetapi dalam waktu dekat akan segera dimulai," ujarnya.
Fadli memperkirakan sejarah Indonesia yang ditulis ulang akan lebih disukai. "Lihat dulu, jangan langsung menghakimi sesuatu yang belum selesai diwujudkan. Jangan-jangan nanti Anda lebih suka dengan sejarah ini," tandasnya.
