UPdates—Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak marah dan menegur keras para pejabat pemerintah daerah pada Rapat Koordinasi KPK-Pemerintah Daerah di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
You may also like : 
PPP Percepat Muktamar, tak Terima Calon Ketum Tokoh Eksternal
Peristiwa itu bermula saat Johanis Tanak menanyakan kepada para pejabat pemerintah daerah apakah gaji yang mereka terima tidak cukup sehingga masih saja ada yang terjerat kasus korupsi.
You might be interested : 
ASN Sulsel Kini Hanya Bekerja 3 Hari di Kantor, Sisanya Bisa WFA
"Kami menangkap dan menahan beberapa anggota DPRD, apa gaji yang diberikan tidak cukup?" tanyanya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari RRI.co.id, Kamis, 10 Juli 2025.
Di luar dugaan, para pejabat pemda itu kompak menjawab "tidak cukup". Itu membuat Johanis Tanak merespons dengan suara keras.
"Kalau bilang tidak cukup, Bapak sudah diberikan mobil, rumah, anggaran, padahal masih banyak rakyat kita yang jelata," tegasnya.
Johanis Tanak menegaskan gaji yang diberikan kepada para pejabat dimaksudkan agar mereka bisa bekerja dan membangun negeri ini lebih baik.
"Kehadiran kita sebagai pimpinan bukan untuk menjadi kaya, tetapi membangun negeri ini supaya menjadi kaya," ujarnya.
Dia lantas menyarankan jika merasa tidak puas dengan gaji yang diberikan, pejabat bisa berhenti menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kalau Bapak-Bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai," katanya.
Ia kemudian menyoroti hasil penelitian KPK terkait serangan fajar yang marak terjadi di daerah. Menurutnya, pejabat menggunakan praktik tersebut untuk menduduki posisi di Pemda dan sekarang masih mengeluhkan soal gaji kecil.
Makanya, ia meminta mereka tidak melakukan serangan fajar untuk menduduki jabatan. "Gunakan iman karena integritas berkaitan dengan hal itu," ujarnya.
Pernyataan Johanis Tanak tersebut langsung disambut tepuk tangan seluruh pegawai dan pejabat Pemda yang hadir. "Gaji yang diberikan negara harus dijadikan tanggung jawab untuk membangun dan memperbaiki negara," tandasnya.
