UPdates—Pernyataan kontroversial pejabat publik menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Yang terbaru adalah komentar Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa terkait tuntutan 17+8 dari warga yang menurutnya hanya suara sebagian kecil rakyat.
Meskipun sudah meminta maaf, namun publik tetap menilai Purbaya Yudhi Sadewa selaku pejabat tidak sepantasnya berucap demikian.
Pakar komunikasi politik sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi UGM, Prof. Nyarwi Ahmad, Ph.D mengatakan bahwa setiap pejabat pada dasarnya memiliki gaya komunikasinya tersendiri.
“Yang pertama, tentu masing-masing pejabat bisa aja dia punya gaya ya atau punya style dalam komunikasi ya,” katanya pada Senin, 15 September 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi UGM.
Namun, menurut dia, kasus yang dialami oleh Menteri Keuangan tersebut memunculkan kontroversi sekaligus kritik atas gaya komunikasi personalnya.
Nyarwi menegaskan, meski setiap pejabat memiliki gaya komunikasinya masing-masing, namun tetap saja apa yang diucapkan oleh pejabat publik harus diawali dengan kehati-hatian.
Makanya, ia merasa bahwa hal tersebut harus diperbaiki. Menurutnya, gelombang aksi yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat beberapa waktu lalu terjadi juga bermula dari ekspresi komunikasi yang dilakukan oleh pejabat.
“Ya saya kira Menteri Keuangan harus memperbaiki itu gaya komunikasinya, karena tidak bisa lagi merepresentasikan sekadar dirinya sendiri, tapi lembaga negara yang dipimpinnya,” ujarnya.
Bagi Nyarwi, pernyataan Menteri yang terus memunculkan kontroversi akan memunculkan bukan hanya respons negatif dari dinamika pelaku pasar, tetapi juga memunculkan reaksi dan ketidakpercayaan masyarakat.
Tidak hanya itu, berpotensi memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat tersebut secara personal, bahkan dapat merusak reputasi Presiden.
Saran Nyarwi, perlu adanya perbaikan terkait gaya komunikasi pejabat publik. Fasilitas yang dimiliki oleh menteri terkait pembentukan tim komunikasi publik, termasuk juru bicara dapat menjadi solusi akan hal tersebut.
“Semua kembali lagi ke arah kebijakan yang akan dicapai. Nah balik lagi itu political will dari sistem yang mau dibangun oleh para pejabat, ya mulai dari tingkat atas sampai termasuk level Kementerian,” pungkasnya.
