UPdates—Pemerintah Jepang menuntut seorang diplomat Tiongkok yang berbasis di Osaka untuk pulang secara sukarela setelah ketegangan antara kedua negara bertetangga itu terkait Taiwan.
You may also like : 
FBI Punya Bukti Penyebab Covid-19, tapi tak Diizinkan Memberi Tahu Presiden
Seperti dilaporkan penyiar Jepang NHK, dalam pembicaraan dengan mitranya dari Tiongkok, Liu Jinsong, di Beijing pada hari Selasa, diplomat senior Jepang untuk urusan Asia, Masaaki Kanai, mengangkat isu unggahan media sosial yang "mengancam" oleh Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xue Jian.
You might be interested : 
Setelah 11 Tahun Hilang, Pencarian Pesawat MH370 Dimulai Kembali
Unggahan tersebut, yang kini telah dihapus, merupakan reaksi terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November yang menyatakan bahwa setiap tindakan militer Tiongkok terhadap Taiwan, termasuk blokade laut, dapat dikategorikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup, yang memungkinkan Jepang untuk menggunakan haknya atas pembelaan diri kolektif.
Hal ini memicu reaksi keras dari Beijing, dengan Xue mencuit bahwa ia akan "memenggal leher yang kotor tanpa ragu sedikit pun". Cuitannya itu memicu protes dari Tokyo.
Kanai memberi pengarahan kepada Takaichi tentang perjalanannya dan diskusi dengan pihak Tiongkok yang diadakan di Beijing.
Beijing telah menuntut Takaichi untuk menarik kembali pernyataannya, dan hubungan bilateral telah memburuk, dengan Tiongkok menekan impor makanan laut dari ekonomi terbesar keempat di dunia dan juga mendesak warganya untuk tidak bepergian ke Jepang.
Namun, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Kihara Minoru mengatakan Tokyo akan terus mendesak pihak Tiongkok untuk memfasilitasi ekspor.
Ketegangan yang sedang berlangsung juga mendorong Taiwan untuk mendesak warganya agar lebih sering bepergian ke Jepang dan membeli produk-produk Jepang untuk mendukung Tokyo.
Menanggapi pertanyaan seputar ketegangan dengan Jepang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pada hari Kamis bahwa Taiwan adalah wilayah China.
"Taiwan adalah Taiwan-nya Tiongkok, dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok," tegasnya sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari anews, Kamis, 20 November 2025.
"Selama pendudukan Jepang, rakyat di Pulau Taiwan sangat menderita, dengan ratusan ribu rekan senegaranya terbunuh; rakyat dirampas hak politik, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan budaya; dan sumber daya mineral serta pasokan penting dijarah tanpa pandang bulu," kata Mao.
Ia menambahkan bahwa mengenai masalah Taiwan, posisi pemerintah Jepang seharusnya mematuhi prinsip satu Tiongkok.
“Dan menjunjung tinggi semangat empat dokumen politik antara Tiongkok dan Jepang, alih-alih sengaja menciptakan ambiguitas atau memutarbalikkan sejarah," ujarnya.
Juru bicara tersebut juga mengonfirmasi bahwa pertemuan trilateral antara menteri kebudayaan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, yang dijadwalkan bulan ini, juga ditunda.
Pertemuan semacam itu tidak dapat dilanjutkan, kata Mao, merujuk pada pernyataan "sangat keliru" Takaichi tentang Taiwan yang "telah melukai perasaan rakyat Tiongkok," menurut Global Times yang berbasis di Beijing.
Mao menegaskan kembali bahwa Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan Takaichi selama KTT G20 di Afrika Selatan akhir pekan lalu.
Sementara itu, Duta Besar AS untuk Jepang George Glass menurut Kyodo News mengatakan pada hari Kamis bahwa reaksi Tiongkok terhadap pernyataan Takaichi tentang Taiwan bersifat provokatif dan bahwa langkah-langkah ekonomi tersebut bersifat "koersif".
Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Glass mengatakan kepada wartawan bahwa langkah-langkah Tiongkok sangat tidak membantu dan merusak stabilitas regional.
Ia juga menegaskan bahwa AS "berkomitmen untuk membela" Jepang.
Jepang adalah sekutu militer lama AS di kawasan tersebut, menampung lebih dari 50.000 tentara Amerika di bawah perjanjian pertahanan bilateral.
