UPdates - Gelaran Dialog Publik bertema “Lawan Mafia Tanah” yang berlangsung di Warkop Daeng Uki, Jalan Beruang, Makassar, Kamis malam, 20 November 2025 malam, menjadi ajang penyampaian keresahan, pengalaman, dan gagasan strategis untuk menekan praktik mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat.
Acara ini diinisiasi oleh Aliansi Melawan Mafia Tanah yang terdiri dari Forum Mahasiswa Pinggiran (FMP), Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM), Himpunan Mahasiswa Olahraga (HMO) Sulbar, serta Komite Pemuda Mahasiswa Revolusioner (KPMR). Puluhan peserta dari berbagai kalangan hadir mengikuti jalannya dialog dengan antusias.
Hadir sebagai narasumber utama, Praktisi Hukum Supriadi, S.H., CM.E, Panglima GAM La Ode Ikra Pratama, Ketua FMP Maulana Yusuf, S.Pd., S.H, serta pemateri Ir. Taufik Kasaming, S.H.
Mereka secara bergantian memaparkan praktik mafia tanah yang kian marak, mulai dari manipulasi dokumen, permainan oknum aparat, hingga intimidasi terhadap warga pemilik lahan.
Supriadi dalam pemaparannya menegaskan bahwa praktik mafia tanah sudah masuk kategori kejahatan terorganisir yang membutuhkan keberanian korban untuk melapor serta dukungan publik yang kuat. Ia menilai, tanpa tekanan dari masyarakat sipil, penindakan hukum berpotensi berjalan lambat.
Sementara itu, Panglima GAM La Ode Ikra Pratama menyatakan bahwa kelompok pemuda dan mahasiswa tidak boleh tinggal diam melihat rakyat kecil menjadi korban.
“Kami berdiri di garda terdepan melawan segala bentuk perampasan lahan. Negara harus hadir, bukan malah membiarkan rakyat berjuang sendiri,” ujarnya.
Ketua FMP Maulana Yusuf Spd SH turut menyoroti aspek sosial yang muncul akibat mafia tanah, mulai dari hilangnya tempat tinggal hingga konflik horizontal. Ia menegaskan pentingnya konsolidasi lintas organisasi untuk mendorong perbaikan kebijakan pertanahan.
Sebagai pemateri terakhir, Ir. Taufik Kasaming, S.H, menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap proses sertifikasi dan pelayanan pertanahan, termasuk mendorong digitalisasi sistem untuk menutup ruang permainan oknum.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Anggota DPRD Sulsel Muzakkar, Ketua IWO Sulsel Zulkifli Thahir, Ketua Badan Buruh Pemuda Pancasila Kota Makassar Syahriel, aktivis mahasiswa, advokat serta beberapa korban mafia tanah yang secara langsung menceritakan pengalaman pahit mereka terkait perampasan lahan. Suasana forum berubah haru ketika para korban memaparkan bagaimana mereka kehilangan hak atas tanah yang telah dimiliki secara turun-temurun.
Dialog publik ini ditutup dengan pernyataan sikap untuk membentuk tim advokasi bersama sekaligus menggelar agenda lanjutan berupa konsolidasi besar masyarakat terdampak mafia tanah. Aliansi Melawan Mafia Tanah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus-kasus pertanahan di Sulsel hingga tuntas.
Acara ini menjadi penegasan bahwa perlawanan terhadap mafia tanah bukan sekadar wacana, tetapi gerakan bersama yang membutuhkan kesadaran publik dan keberanian untuk melawan ketidakadilan.
