UPdates—Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, meminta pemerintah tidak menganggap remeh kasus anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang nekat mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan bolpoin untuk sekolah.
You may also like : 
Sudah Ribuan Siswa Keracunan MBG, Hidayat Nur Wahid Desak Evaluasi Menyeluruh
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, peristiwa tragis ini bukan sekadar persoalan individu atau keluarga, melainkan cermin nyata ketidakadilan sosial dan lemahnya sistem perlindungan sosial bagi anak di Indonesia.
You might be interested : 
Sehari, Dua Pejabat Tinggi Rusia Jatuh dari Jendela Gedung
“Ini tamparan keras bagi kita semua. Di tengah jargon Indonesia Emas 2045, masih ada anak yang begitu terdesak hingga kehilangan harapan hanya karena tidak mampu membeli alat tulis,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website PKB.
Kasus ini menurut Mahdalena menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman.
Padahal, konstitusi kata dia dengan tegas menjamin hak setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.
“Anak adalah masa depan bangsa. Mereka adalah fondasi Indonesia Emas 2045. Jika hari ini masih ada anak yang tidak berdaya bahkan untuk sekadar belajar, maka ada yang keliru dalam sistem perlindungan sosial kita,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa hingga kini perlindungan sosial anak masih rentan akibat sejumlah faktor, mulai dari data penerima bantuan yang belum sepenuhnya akurat, lemahnya koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah, hingga pendekatan bantuan yang belum menyentuh kebutuhan paling mendasar anak-anak miskin.
Akibatnya, banyak anak yang tercecer dari sistem, hidup dalam tekanan ekonomi dan psikologis tanpa pendampingan memadai.
Mahdalena mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program perlindungan sosial anak, termasuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama di daerah tertinggal dan terluar.
Negara juga harus memperkuat layanan pendampingan psikososial di sekolah dan komunitas agar tekanan yang dialami anak dapat terdeteksi sejak dini.
“Negara tidak boleh menunggu tragedi demi tragedi baru bergerak. Perlindungan sosial anak harus bersifat preventif, bukan reaktif. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi korban ketidakadilan sosial hingga kehilangan masa depan dan harapan hidup,” katanya.
Wakil rakyat asal NTB ini menegaskan, keberhasilan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh seberapa serius negara melindungi dan memuliakan anak-anak hari ini.
“Sedih dan menyakitkan jika ada anak-anak yang justru tumbang karena sistem tidak berpihak. Ini bukan hanya duka keluarga, tapi duka bangsa,” pungkas Mahdalena.
Seperti diketahui, seorang siswa SD bunuh diri dengan cara gantung diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bocah malang itu mengakhiri hidupnya diduga karena tidak bisa membeli buku dan pena seharga Rp10 ribu karena orang tuanya tak punya uang.
Korban berinisial YBS (10), siswa kelas IV sekolah dasar, ditemukan dalam kondisi tergantung di pohon cengkeh di sekitar pondok sederhana tempat ia tinggal bersama neneknya.
Korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya karena kondisi keluarganya yang miskin. Ibundanya, yang merupakan orangtua tunggal hanya bekerja sebagai petani dan kerja serabutan.
Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia. Saat korban meminta uang, sang ibu yang berinisial MGT (47 tahun) tak bisa mengabulkannya lantaran tak memiliki uang saat itu.
