UPdates—Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko memberikan catatan kritis terkait sinergi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merespons informasi peringatan dini dari BMKG.
You may also like : 
Topan ke-13 Terjang Filipina, Warga 200 Desa Dievakuasi
Politikus PKB itu menilai ketidaksiapan daerah dalam mengeksekusi data cuaca menjadi hambatan serius dalam upaya mitigasi bencana.
You might be interested : 
Banjir Sumatera: Warga Kelaparan Makan Pisang Mentah, Banyak Daerah Masih Terisolir
Menurut Sudjatmiko, meskipun BMKG rutin memberikan informasi yang jelas melalui stasiun di setiap provinsi, masih banyak Pemda yang belum memberikan perhatian serius.
Ia pun menyayangkan sikap daerah yang seringkali bingung mengambil langkah konkret setelah menerima peringatan cuaca.
"Rata-rata pemerintah daerah ini masih bingung setelah mendapatkan informasi dari BMKG ini mau apa," kata Sudjatmiko dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana’ di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
“Apa mau evakuasi atau mau apa gitu, itu kadang-kadang kurang siap. Padahal tiap bulan bahkan ada yang update mingguan itu memberikan informasi,” lanjutnya.
Selain kesiapan birokrasi, Sujatmiko menekankan pentingnya aspek pencegahan melalui penjagaan ekosistem lingkungan.
Kelestarian hutan dan daerah aliran sungai kata dia merupakan kunci utama mitigasi bencana longsor serta banjir besar yang tidak bisa hanya mengandalkan teknologi.
"Kita harus kembali ke pencegahan. Jadi daerah-daerah yang kemungkinan curah hujannya tinggi dan mengakibatkan longsor, nah itu hutannya harus benar-benar dijaga. Kawasannya harus dijaga, daerah aliran sungai juga harus dijaga jangan sampai berkurang," tandasnya.
