UPdates–Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis mendapatkan kritik tajam dari Komisi VI DPR RI.
You may also like : 
WFH 1 Hari Sepekan, Mensesneg: Bukan Berarti Ada Masalah Pasokan BBM
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.
You might be interested : 
Ini yang Bikin DPR Curiga Ada Mafia Perdagangan Emas dan Perak Antam
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 19 April 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter.
Begitu juga dengan harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.
Bagi Mufti, kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” sentil Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” lanjut Mufti.
Mufti menyatakan apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, namun melakukan berbagai langkah substitusi.
Bahkan Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar Pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM.
“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ketusnya.
Kendati yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, namun menurut Mufti, dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.
Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai Pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini dinilai sebagai sebuah ironi.
“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu mengungkap, di banyak daerah, rakyat harus antre panjang.
“Bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” kritiknya.
Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.
“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.
Mufti menambahkan, ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan signifikan, maka yang terjadi adalah Pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat.
“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” ujar Mufti.
Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina ini pun meminta Pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi. Mufti mendorong agar stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera ditangani.
“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
Mufti juga mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Ia meminta Pemerintah memahami dampak turunan yang terjadi saat harga BBM naik.
“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti.
