UPdates—Setelah beberapa waktu lalu mendapat sorotan publik, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya akan mengevaluasi skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
You may also like : 
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Minta Maaf, Ahli Gizi Nilai Potong Video Arogan
Evaluasi insentif untuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu dilakukan di tengah penataan ulang program andalan Prabowo tersebut setelah munculnya temuan pembengkakan jumlah titik dapur serta dugaan pemborosan anggaran.
You might be interested : 
Kaos Kaki, Laptop, dan Alat Makan MBG Disorot, BGN Imbau Warga tak Mudah Terprovokasi
Rencana evaluasi ini disampaikan langsung Kepala BGN, Nanik S. Deyang. "Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi," kata Nanik sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari CNN Indonesia, Jumat, 12 Juni 2026.
Dijelaskan Nanik, evaluasi tersebut tidak akan berdampak pada anggaran bahan baku makanan Rp10 ribu per porsi bagi penerima manfaat program MBG. Alasannya, komponen insentif operasional dapur berbeda dengan alokasi biaya bahan baku makanan.
"Rp10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan (insentif) Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien," jelasnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya menyebut dana insentif operasional SPPG diduga sempat dimanfaatkan sejumlah eks pejabat BGN yang kini berstatus tersangka korupsi.
Namun, Nanik enggan menanggapi lebih jauh ketika dimintai komentar terkait temuan itu. "Wah, enggak tahu saya soal (insentif Rp6 juta) dipakai eks pejabat, tanya Kejagung dong, masa tanya sama saya," ujar Nanik.
Rencana evaluasi insentif SPPG Rp6 juta per hari tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap adanya potensi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program MBG akibat membengkaknya jumlah titik dapur.
Ketua Umum DPP PAN itu membeberkan bahwa jumlah titik dapur MBG yang semula direncanakan sekitar 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik atau ada tambahan sekitar 6.877 titik dari rencana awal.
Dengan skema insentif Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, penambahan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.
"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan," ujar Zulhas.
Tak hanya itu, pemerintah juga menemukan jumlah titik dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) meningkat jauh di atas kebutuhan awal. Perkiraan hanya sekitar 2.000 titik, namun kini jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik.
Skema insentif Rp6 juta per hari juga menjadi perhatian dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief sebelumnya menyebut para tersangka diduga memanfaatkan skema dana insentif operasional SPPG untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Insentif Rp6 juta per hari bagi dapur MBG ini diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.
Dalam aturan tersebut, insentif diberikan dengan skema availability-based atau berbasis ketersediaan layanan. Dana itu diberikan untuk menjamin kesiapsiagaan dan operasional dapur MBG, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan.
Eks Kepala BGN, Dadan Hindayana yang kini sudah jadi tersangka menyebut skema tersebut dirancang sebagai kompensasi bagi mitra yang menanggung investasi pembangunan dapur dan berbagai risiko operasional tanpa menggunakan dana APBN.
